Membangun Infrastruktur Migas demi Kedaulatan Energi

JANJI kedaulatan energi dalam program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla diwujudkan dengan pembangunan berbagai infrastruktur minyak dan gas (migas).

Mulai dari penyediaan energi listrik untuk program listrik 35 GW, pembangunan transmisi dan distribusi gas, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan storage unit, pembangunan kilang minyak, hingga pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (BBG).

Sejalan dengan visi misi itulah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pembangunan infrastruktur migas sebagai salah satu dari sembilan program strategis kementerian.

Ditjen Migas Kementerian ESDM merumuskan ada delapan prioritas pembangunan infrastruktur migas untuk periode 2016-2018, yakni konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG, pembangunan infrastruktur di timur Indonesia, pembangunan jaringan gas kota, pembangunan kilang mini LNG, dan perluasan konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram. Selanjutnya, pembangunan jaringan pipa minyak dan gas secara nasional, pembangunan kilang minyak (besar dan mini), dan pembangunan fasilitas penyimpanan di daerah terpencil.

Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja menyampaikan pembangunan infrastruktur migas akan memberikan kontribusi dan multiplier effect bagi kehidupan masyarakat.

“Kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat bakal bangkit lantaran mereka dapat mengakses sumber energi dengan murah dan relatif stabil. Ini juga bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Wiratmadja kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (19/4).

Pada tahun ini, ia menjelaskan, Ditjen Migas Kementerian ESDM memiliki rencana pembangunan infrastruktur migas di beberapa tempat, di antaranya pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (termasuk pengawasan dan studi lingkungan serta FEED dan DEDC) pada enam lokasi, yakni Surabaya (24 ribu sambungan rumah/ SR), Prabumulih (32 ribu SR), Tarakan (21 ribu SR), Batam (4.000 SR), Balikpapan (4.000 SR), dan Cilegon (4.066 SR). Semuanya dianggarkan sekitar Rp1,24 triliun.

Kemudian, pembangunan infrastruktur sarana dan bahan bakar gas untuk transportasi dan sistem perpipaan di Bekasi dan Prabumulih sebesar Rp259,87 miliar, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 5.000 paket dengan anggaran Rp74,71 miliar, dan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan bagi seribu paket senilai Rp31 miliar.

Selanjutnya, pembangunan kilang LNG-LCNG Station senilai Rp42,77 miliar, konstruksi tangki penyimpanan LPG dengan total kapasitas 5.000 MT sebesar Rp127,44 miliar, dan konstruksi tangki penyimpanan BBM dengan total kapasitas 69.500 KL sebesar Rp47,29 miliar, termasuk penyelesaian pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2015 sebesar Rp120,13 miliar.

Adapun proyek strategis migas yang sedang dikerjakan, antara lain kilang Bontang, Kalimantan Timur, dan kilang Tuban, Jawa Timur. Untuk kilang Tuban, akan memproduksi BBM hingga 300 ribu barel per hari (bph) dan kilang Bontang berkapasitas produksi BBM minimal 235 ribu bph. Selain itu, ada proyek deep water di Lapangan Jangkrik Blok Muara Bakau, Lapangan Bangka, Rapak, Lapangan Gehem, dan Lapangan Gendalo.

Berbagai kendala Wiratmadja menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur migas nonekonomis, pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apabila infrastruktur itu menguntungkan, pemerintah akan menginstruksikan badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta baik dalam negeri maupun asing untuk mengerjakan proyek tersebut.

Namun, ia mengakui, untuk pembangunan infrastruktur migas ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor itu menyebabkan mahalnya biaya energi primer, khususnya di Indonesia bagian timur lantaran belum memiliki fasilitas untuk menampung bahan bakar (storage) sebagai cadangan.

Kendala lainnya ialah kondisi geografi dan demografi . Indonesia merupakan negara kepulauan yang jarak antarpulaunya masing-masing berbeda. Jumlah penduduk di sejumlah pulau pun masih kecil sehingga belum tercipta keekonomian.

Faktor itu membuat pembangunan infrastruktur migas membutuhkan kerja keras karena selama ini pembangunan infrastruktur migas terkonsentrasi di pulau Jawa.

“Untuk memulai hal itu, jadi tantangan tersendiri,” tutup Wiratmadja.

Jaringan gas Ketika ditemui di kantornya, Selasa (3/5), Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) Sudirman Said menyampaikan untuk mengembangkan jaringan infrastruktur gas di Tanah Air, pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT Pertamina (persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (persero).

Tahun ini Pertamina ditugaskan untuk mengembangkan jaringan gas kota di enam wilayah dengan 23.158 sambungan jaringan gas rumah tangga (SR). Dengan begitu, hingga 2017, Pertamina mendapatkan penugasan membangun 89.383 SR. Sebanyak 26.225 SR di antaranya sudah beroperasi awal Maret 2016.

Mereka tersebar di enam kota, yaitu Prabumulih, Sumatra Selatan, sebanyak 4.650 SR, Jambi sebanyak 4.000 SR, dan Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebanyak 4.172 SR. Selain itu, di Bulungan, Kalimantan Timur, sebanyak 3.300 SR, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 6.154 SR, dan Bekasi, Jawa Barat, sebesar 3.949 SR.

Adapun PGN berencana menambah jaringan gas bumi sepanjang lebih dari 600 km di 10 kota pada tahun ini, antara lain di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, dan Batam. PGN mencatat sudah menyalurkan gas ke lebih dari 107.690 rumah tangga di berbagai daerah hingga awal 2016.

Sudirman menambahkan, dalam hal pembangunan infrastruktur gas ini pihaknya juga baru saja meresmikan 24 ribu sambungan gas rumah tangga baru di Surabaya dengan panjang pipa 167 kilometer.

“Itu bagian kecil dari rencana kami bahwa pada 2016 diharapkan terpasang 1,3 juta jaringan gas di delapan kota. Selain jaringan gas, ada jaringan transmisi yang dibangun,” pungkas Sudirman.

Kilang minyak Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero) Wianda Pusponegoro menambahkan selain mendapatkan penugasan pembangunan jaringan gas dari Kementerian ESDM, pihaknya juga menggenjot pembangunan infrastruktur minyak, antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi kilang minyak.

Melalui konsep refi ning development master plan (RDMP), Pertamina menekankan empat proyek utama, yakni RDMP Balikpapan, RDMP Cilacap, GRR Tuban, dan GRR Bontang.

Ia menjelaskan RDMP Balikpapan dibagi menjadi dua tahapan, yakni fase pertama, new RFCC unit and revamp CDU dengan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$2,6 miliar yang diselesaikan pada 2019. Fase kedua ialah treating unit dengan capex US$2 miliar yang ditargetkan rampung pada 2022. Adapun RDMP Cilacap, dialokasikan belanja modal sebesar US$5 miliar yang akan diselesaikan pada 2022. Untuk pengerjaan proyek itu, Pertamina bekerja sama dengan Saudi Aramco yang terpilih sebagai strategic partner. Saat ini sedang dilakukan pemilihan engineering company untuk pengerjaan BED.

Untuk GRR Turban disiapkan belanja modal US$14 miliar. Proyek itu ditargetkan rampung pada 2021 dengan skema KPBU dengan Pertamina sebagai PJPK.
Pertamina juga membangun infrastruktur BBM, khususnya di Indonesia Timur melalui pembangunan terminal bahan bakar minyak (TBBM), baik menggunakan APBN (anggaran pendapatan belanja negara) maupun non-APBN. Rencananya, dibangun 14 TBBM dengan APBN hingga 2020 serta pembangunan infrastruktur migas dengan non-APBN mencapai 23 TBBM.

Wianda menambahkan Pertamina juga menawarkan solusi untuk permasalahan distribusi BBM di Indonesia Timur. Pertama, dengan menggunakan pesawat khusus angkut BBM dan mengusulkan percepatan infrastruktur darat untuk mengatasi ketergantungan dengan armada angkutan udara reguler.

Kedua, pembangunan agen premium dan minyak solar (APMS) baru di daerah pemekaran untuk menyelesaikan permasalahan kabupaten pemekaran yang belum memiliki lembaga penyalur. Ketiga, implementasi subpenyalur di daerah yang jauh dari APMS serta menambahkan storage di APMS.

Kerja sama Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara Tbk (persero) Irwan Andri Atmanto menuturkan agar pembangunan infrastruktur migas yaang menjadi salah satu Nawa Cita pemerintah sukses, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, diberikannya kemudahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk izin membangun infrastruktur migas di suatu daerah. Yang tak kalah penting, dukungan masyarakat saat hendak dibangun infrastruktur migas.

Apalagi, infrastruktur migas yang selama ini dilakukan, antara lain bisa meningkatkan pemanfaatan dan optimalisasi gas bumi sebagai sumber energi dan sumber bahan baku.

Ia menjelaskan, seperti dilakukan oleh perusahaan berkode emiten PGAS itu yang memiliki pipa gas sepanjang 6.986 kilometer, atau sekitar 76% pipa gas bumi nasional.

Daerah yang dipasok gas bumi itu, antara lain mencakup rumah susun di wilayah Jabodetabek sebanyak 5.234 unit, Kabupaten Bogor sebanyak 4.000 rumah, Kota Cirebon sebanyak 4.000 rumah, Kota Palembang 3.311 rumah, Kota Surabaya 2.900 rumah, Kota Depok 4.000 rumah, Kota Tarakan 3.366 rumah, Kota Bekasi 4.628 rumah, Semarang 4.000 rumah, dan Blora 4.000 rumah. PGN juga telah memperluas penyaluran gas bumi untuk 3.898 rumah warga Sorong, Papua, yang tersebar di lima kelurahan, yakni Malawili, Malawele, Mariat Pantai, Klabinain, dan Aimas. Mereka saat ini sudah dapat memasak menggunakan energi gas bumi.

Irwan menjelaskan penyaluran gas rumah tangga di Sorong tersebut merupakan penugasan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015, sehingga infrastrukturnya pun dibangun oleh Kementerian ESDM. “Langkah ini penting agar gas bumi bisa dirasakan semua lapisan masyarakat Indonesia,” pungkas dia. (Bow/Tes/S-25)