Kawasan Timur Butuh PLB

EFISIENSI menjadi salah satu kunci bertahan maupun mengembangkan bisnis termasuk di industri migas yang tengah terpuruk akibat rendahnya harga minyak dunia.

Selain dengan berbagai upaya internal, pelaku usaha sektor tersebut perlu dukungan pemerintah dengan penyediaan infrastruktur seperti pusat logistik berikat (PLB).

Sayangnya, dari 11 PLB yang sudah beroperasi, semuanya masih tersebar di kawasan Indonesia bagian Barat.

Padahal, tren pengembangan hulu migas, konvensional dan nonkonvensional, berada di kawasan Timur seperti pengembangan Lapangan Tangguh Train 3, proyek laut dalam (IDD) Chevron di Selat Makasar, dan Blok Masela di Laut Arafura.

"Dengan barang keperluan industri migas ditaruh di PLB, mereka tidak perlu parkir barang di luar negeri seperti Singapura. Artinya mereka dapat menimbun tanpa membayar bea masuk dan terbebas dari pajak dalam rangka impor (PDRI)," ujar Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Robi Toni dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada sejumah keuntungan yang diperoleh industri migas melalui PLB, di antaranya menurunkan biaya penimbunan dan transportasi serta mendekatkan ketersediaan barang dengan cepat dan fleksibel.

"Kebutuhan penunjang kegiatan migas masih didominasi pasokan impor," paparnya.

Begitu juga barang sisa pakai yang dapat disimpan kembali di PLB. Pun terhadap barang impor sebagai kebutuhan industri migas yang masuk skema penggantian biaya produksi (cost recovery) bisa disimpan di PLB untuk kembali digunakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas lainnya.

Selama ini, barang itu harus diekspor kembali ke penyuplai ketika masa eksplorasi telah rampung.

"Artinya, pemerintah juga memperoleh benefit lantaran cost recovery tidak semakin membengkak," tuturnya.

Pihaknya menargetkan efisiensi Rp7 triliun dari sektor migas itu melalui pembangunan PLB yang merupakan realisasi paket kebijakan ekonomi jilid dua.

Senada, Kepala Divisi Survei Pengeboran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Ngatijan mengatakan prospek pengembangan lapangan migas ke depan harus lewat efisiensi.

Berdasarkan work program and budget (WPnB), eksplorasi di Timur belum banyak.

Tahun ini kegiatan eksplorasi ada di 149 lapangan konvensional dan nonkonvensional.

"Efisiensi penting karena pengalaman 2015 menunjukkan target yang tercapai hanya 30% karena kondisi finansial dari KKKS, kendala perizinan, dan isu sosial," tuturnya.

Hemat hingga 30%

Ketua Asosiasi Pusat Logistik Berikat Indonesia (APLBI) Ety Puspitasari mengungkapkan perusahaan logistik menaruh minat untuk mengembangkan PLB di kawasan Timur.

"Ada beberapa perusahaan seperti Petrosea dan Cipta Krida Bahari (CKB), arahnya akan ke sana. Kita lihat potensinya ada di Papua, Bintuni, Maluku, dan Sorong. Pada 2017 sudah kelihatan seharusnya," jelas Ety.

Dia menambahkan pembangunan PLB sebenarnya tidak sulit asalkan ada kawasan industri yang membutuhkan. Dalam hitungannya, efisiensi yang diperoleh perusahaan migas dengan pemanfaatan PLB bisa mencapai 20%-30%, utamanya di rantai pasokan (supply chain).(E-4)