Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba ESDM Tembus Rp70 Triliun

Sektor Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan kinerja positif dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp70,05 triliun atau 179,14 persen hingga (10/12). Angka ini lebih tinggi dari target yang ditentukan, yakni Rp39,1 triliun.
.
"Di tengah pandemi covid-19, Direktorat Jenderal Minerba tetap dapat mencapai target PNBP yang telah ditetapkan," ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Muhammad Wafid dalam keterangan yang dikutip Rabu (22/12).

Selain itu, investasi di sektor minerba hingga Desember 2021mencapai US$3,5 miliar atau 81,3% dari target tahun 2021 sebesar US$4,3 miliar. Menurut Wafid, pihaknya akan terus mendorong iklim investasi minerba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara, terkait dengan produksi dan pemanfaatan mineral, Wafid menyampaikan bahwa realisasi sampai Desember 2021, khususnya produk yang terkait dengan nikel, baik dalam bentuk feronikel, Nickel Pig Iron (NPI), dan nikel matte pada tahun ini diklaim mengalami peningkatan.

"Kemudian terkait dengan pemanfaatan batubara domestik, di mana halnya terus meningkat, yaitu dari target dari 625 juta ton telah terealisasi sebanyak 89,6% atau 560 juta ton untuk tahun ini," urainya.

Sedangkan, pemanfaatan batubara untuk domestik dari target 137,5 juta ton, sudah mencapai 121,3 juta ton atau 88,2% dari target.

Terkait dengan perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter), pada tahun 2021 tengah dibangun 4 smelter, yakni milik PT Antam yang telah terbangun 97,7%, smelter PT Nikel Indonesia di Banten yang telah terbangun 100% dan telah berhasil melakukan uji coba produksi, PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten dilaporkan telah terbangun 100% dan melakukan kegiatan produksi. Terakhir, PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah yang telah membangun smelter dengan progres 99,87%.

"Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan 2020 sebanyak 19 smelter dan rencana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 53 smelter," imbuh Wafid.

Selain itu, terkait dengan reklamasi lahan bekas tambang, hingga bulan ini telah direalisasikan sebesar 8.539 hektare (ha), atau lebih tinggi dari target sebesar 7.025 ha. Ditjen Minerba, lanjutnya, bakal terus mengawasi pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang.

"Undang-Undang Minerba baru memberikan sanksi tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi," pungkas Wafid. (OL-12)