Imbangi Pasokan dengan Riset Pertanian

MESKI Ramadan masih tiga pekan mendatang, gejolak harga pangan di sejumlah wilayah di Tanah Air terus muncul silih berganti. Untuk mengatasinya, selain memastikan keseimbangan pasokan dan permintaan, pemerintah pun diminta membuka layanan informasi untuk petani dan meningkatkan inovasi teknologi pertanian.

Setelah menimpa telur ayam dan bawang merah, gejolak harga komoditas pangan kini beralih ke gula pasir dan minyak goreng. Harga si manis itu di bebe­rapa pasar yang ada di Palembang, Sumatra Selatan, merangkak naik dari kisaran Rp12 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp15 ribu per kg.

Kondisi serupa terjadi di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Pantauan Media Indonesia menunjukkan harga gula pasir sebelumnya Rp12 ribu per kg menjadi Rp16 ribu per kg, minyak goreng curah Rp10 ribu per kg menjadi Rp12 ribu per kg, telur ayam ras Rp1.033 per butir menjadi Rp1.800 per butir di tingkat pengecer.

Saat menanggapi hal itu, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan perlu ada inovasi teknologi yang memadai untuk peningkatan produktivitas pertanian di Tanah Air.

“Teknologi yang makin canggih saat ini juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan kita,” tutur SBY dalam sebuah diskusi bertema pangan di Jakarta, kemarin.

Karena dana yang dimiliki pemerintah terbatas, pemerintah harus menggandeng swasta dalam berinovasi untuk teknologi pertanian itu. “Seiring pertumbuhan populasi, kebutuhan pangan seperti padi, jagung, dan kedelai juga bakal meningkat. Pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga dengan memperbanyak infrastruktur pertanian, seperti irigasi,” papar SBY.

Ia pun yakin bila masalah pangan itu bisa teratasi, pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih tinggi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 yang mencapai 4,79% termasuk yang terbaik di antara negara Asia Tenggara (ASEAN). “Itu lebih baik daripada negara-negara di Eropa, Amerika Latin, dan Rusia. Pemerintah harus bisa mempertahankan prestasi itu.

Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai pemerintah daerah juga harus membenahi persoalan pangan daerahnya. Dana desa sebesar Rp46,9 triliun harus bisa dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

“Dana desa yang tepat guna, bisa digunakan membantu petani. Juga harus dibenahi pasca­panen seperti pengeringan dan penyimpanan,” tukas Mari.

Pemerintah pun harus menyediakan informasi harga yang memadai untuk petani supaya tidak terjebak oleh permainan harga pedagang pangan. (Jes/DW/JH/E-4)