Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA pemeringkat S&P menyematkan outlook negatif kepada Indonesia. Faktor yang disorot oleh S&P terkait risiko fiskal Indonesia di tengah kondisi pandemi.
Senior Portfolio Manager Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Syuhada Arief mengatakan hal itu. Risiko fiskal ini sebagai implikasi dari stimulus untuk membantu pemulihan akibat pandemi. Fenomena ini bersifat global yang dialami oleh semua negara di dunia untuk mengatasi efek negatif pandemi.
"Dalam praktiknya pemerintah disiplin dalam memperbaiki postur anggaran. Ini terlihat dalam defisit anggaran per September 2021 yang turun menjadi 2,74% dari 4,41% di September tahun lalu. Perbaikan yang berkesinambungan ini yang kami percaya akan meyakinkan Credit Rating Agency untuk tidak menurunkan sovereign rating Indonesia," kata Syuhada, Jumat (26/11).
Di samping itu, dia melihat reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan Oktober lalu dapat berdampak positif pada rating outlook Indonesia. Dengan UU HPP, pendapatan pajak dapat dioptimalkan sehingga target defisit fiskal pemerintah untuk kembali ke level di bawah 3% dari PDB di 2023 menjadi lebih realistis.
Baca juga: OJK Ungkap Kredit Tumbuh Rp5,65 triliun per Oktober 2021, Tanda Ekonomi Membaik
"Jadi dengan ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih baik dan pendapatan pajak yang lebih dioptimalkan dapat menjadi faktor positif untuk rating outlook Indonesia," kata Syuhada. (OL-14)
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Prospek pemulihan sektor properti diperkirakan semakin positif berkat sejumlah kebijakan fiskal yang digulirkan pemerintah.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli menyoroti dana daerah mengendap sebesar Rp234 triliun di bank.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved