PT PLN (Persero) dalam mengejar program transisi energi, mendapatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD) sebesar 500 juta euro atau sekitar Rp8 triliun.
Komitmen ini tertuang lewat penandatanganan Surat Niatan penguatan kerja sama Prancis dan Indonesia di bidang energi pada Rabu (24/11).
Pendanaan tersebut akan digunakan PLN untuk menghentikan pembangunan serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap guna mencapa karbon netral di 2060
"Berdasarkan peta jalan, PLN akan memensiunkan PLTU sub-critical sebesar 10 Gigawatt (GW) pada 2035. Kemudian PLTU super critical sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada 2045. Tahap terakhir pada 2055, PLTU ultra super critical 55 GW dipensiunkan," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangan resminya, Jumat (26/11).
Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama dengan memobilisasi dukungan teknis dan keuangan dari Grup AFD untuk transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Salah satu poin perjanjian ini adalah komitmen jumlah indikatif dukungan sebesar 500 juta euro untuk lima tahun ke depan.
Pada saat bersamaan, PLN mengaku akan berinvestasi untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen.
Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, program co-firing, konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan atau EBT, hingga peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan.
"Setidaknya PLN membutuhkan investasi lebih dari US$500 miliar untuk mendukung pencapaian carbon neutral pada 2060. Oleh karena itu, PLN membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk menjalankan transisi energi ini," imbuh Zulkifli.
Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, AFD disebut telah memobilisasi 520 juta euro untuk mendukung Indonesia dalam reformasi sektor energi, pembiayaan investasi publik, dan mobilisasi tenaga ahli dari Prancis.
Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan yang menyebabkan konsumsi energi menjadi dua kali lipat.
Untuk turut berkontribusi mengendalikan perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam kerangka Perjanjian Paris sebesar 29% di 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan masyarakat internasional.
Dengan penguatan kerja sama ini, maka AFD akan membantu Indonesia dalam bentuk hibah untuk bantuan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia dan PLN, atau bahkan pinjaman kepada sektor swasta untuk investasi energi terbarukan.
Pemerintah pun telah mengeluarkan pengumuman moratorium pembangunan pembangkit listrik baru di batu bara, serta publikasi rencana investasi PLN (RUPTL – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030.
Pada RUPTL itu, porsi energi baru terbarukan (EBT) lebih besar, yakni 51,6% atau 20.923 megawatt (MW), sementara porsi energi fosil lebih rendah yakni 48% atau 19.652 MW. (Ins/OL-09)
