Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) turut berperan dalam perdagangan karbon yang tengah diupayakan pemerintah.
Hal itu dinilai perlu untuk mendukung komitmen Indonesia menciptakan ekonomi hijau dalam agenda mitigasi perubahan iklim.
"BEI perlu mempersiapkan yang telah dipersiapkan Kemenkeu terkait dengan carbon trading bersamaan dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujarnya dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).
Airlangga bilang, peran serta BEI dalam perdagangan karbon menjadi penting lantaran Indonesia memiliki dua kekuatan utama terkait hal itu. Pertama ialah pada carbon capture di sektor seperti pertambangan dan energi.
Kedua ialah besarnya potensi Indonesia pada sumber energi baru terbarukan. Salah satunya ialah geo thermal yang menurut Airlangga secara otomatis akan mendapatkan Clean Development Mechanism (CDM) dalam bentuk penetapan harga karbon (C02 pricing).
"Namun kita ketahui bahwa sekarang adalah, dalam istilah pasar modal adalah over the counter, tidak terbuka secara transparan dan masing-masing antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan global," imbuhnya.
"Sehingga apabila ini semua masuk dan ditangkap di dalam mekanisme bursa, ini adalah hal yang baik," lanjut Airlangga.
Baca juga: Carbon Inisiatif Indonesia Usung Ekonomi Karbon Sirkular
Dia menambahkan, pemerintah juga akan mengupayakan perdagangan karbon bisa diluncurkan dalam momen Presidensi G20 2022 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Karenanya, BEI, Kemenkeu, KLHK, dan OJK perlu menyiapkan kerangka kebijakan perdagangan karbon tersebut.
"Kita ingin agar ini (pedagangan karbon) bisa dilakukan di Indonesia, bukan dilakukan di negara lain," tegas Airlangga.
Perdagangan karbon menjadi salah satu cara Indonesia dan beberapa negara memitigasi ancaman perubahan iklim.
Itu juga menjadi upaya dari komitmen yang ditetapkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) di Glasgow beberapa waktu lalu.
Pada COP26, kesepakatan yang dicapai ialah mengurangi pemanfaatan pembangkit energi yang bersumber dari energi fosil. Dan mempertahankan suhu global berada di level 1,5 derajat celcius.
"Di mana tentunya harus dibarengi dengan financing untuk climate change fund, terutama untuk emerging countries. Salah satu yang Indonesia perlu dorong adalah protoyping bagaimana face down PLTU ini ada semacam lighthouse atau proyek percontohan," pungkas Airlangga. (A-2)
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat pasar derivatif domestik dengan meluncurkan lima saham baru sebagai underlying kontrak berjangka saham (KBS).
Pencatatan sukuk ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen bank dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis.
AKTIVITAS perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 23–26 Juni 2025 menunjukkan tren pelemahan di hampir seluruh indikator utama.
Hingga 28 Mei 2025, total nilai transaksi Repo di SPPA mencapai Rp100,85 triliun, dengan rata-rata transaksi harian mencapai Rp2,86 triliun.
BEI mencatat pergerakan pasar modal Indonesia selama pekan pertama Juni 2025 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,87%.
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI) bekerja sama dengan Mirae Asset Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia, menyelenggarakan seminar nasional
pemerintah Indonesia sedang melanjutkan negosiasi untuk komoditas Indonesia yang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi/ tidak tersedia di Amerika Serikat (AS)
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan progres aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Selama ini Indonesia telah memenuhi semua permintaan AS dan defisit perdagangan negara itu pun sudah tertangani.
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved