Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) turut berperan dalam perdagangan karbon yang tengah diupayakan pemerintah.
Hal itu dinilai perlu untuk mendukung komitmen Indonesia menciptakan ekonomi hijau dalam agenda mitigasi perubahan iklim.
"BEI perlu mempersiapkan yang telah dipersiapkan Kemenkeu terkait dengan carbon trading bersamaan dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujarnya dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).
Airlangga bilang, peran serta BEI dalam perdagangan karbon menjadi penting lantaran Indonesia memiliki dua kekuatan utama terkait hal itu. Pertama ialah pada carbon capture di sektor seperti pertambangan dan energi.
Kedua ialah besarnya potensi Indonesia pada sumber energi baru terbarukan. Salah satunya ialah geo thermal yang menurut Airlangga secara otomatis akan mendapatkan Clean Development Mechanism (CDM) dalam bentuk penetapan harga karbon (C02 pricing).
"Namun kita ketahui bahwa sekarang adalah, dalam istilah pasar modal adalah over the counter, tidak terbuka secara transparan dan masing-masing antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan global," imbuhnya.
"Sehingga apabila ini semua masuk dan ditangkap di dalam mekanisme bursa, ini adalah hal yang baik," lanjut Airlangga.
Baca juga: Carbon Inisiatif Indonesia Usung Ekonomi Karbon Sirkular
Dia menambahkan, pemerintah juga akan mengupayakan perdagangan karbon bisa diluncurkan dalam momen Presidensi G20 2022 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Karenanya, BEI, Kemenkeu, KLHK, dan OJK perlu menyiapkan kerangka kebijakan perdagangan karbon tersebut.
"Kita ingin agar ini (pedagangan karbon) bisa dilakukan di Indonesia, bukan dilakukan di negara lain," tegas Airlangga.
Perdagangan karbon menjadi salah satu cara Indonesia dan beberapa negara memitigasi ancaman perubahan iklim.
Itu juga menjadi upaya dari komitmen yang ditetapkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) di Glasgow beberapa waktu lalu.
Pada COP26, kesepakatan yang dicapai ialah mengurangi pemanfaatan pembangkit energi yang bersumber dari energi fosil. Dan mempertahankan suhu global berada di level 1,5 derajat celcius.
"Di mana tentunya harus dibarengi dengan financing untuk climate change fund, terutama untuk emerging countries. Salah satu yang Indonesia perlu dorong adalah protoyping bagaimana face down PLTU ini ada semacam lighthouse atau proyek percontohan," pungkas Airlangga. (A-2)
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyatakan optimismenya terkait proposal yang diajukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada penyedia indeks global MSCI.
BEI kebut proposal ke MSCI & FTSE. Aturan free float 15% masuk tahap final OJK, sementara daftar konsentrasi pemegang saham segera dirilis.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi luas guna memastikan ekosistem pasar yang lebih kredibel, adaptif, serta kompetitif di tingkat internasional.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga minyak mentah hingga 82 dolar AS per barel tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
PEMERINTAH Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Inggris melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang berorientasi dan fokus kepada isu-isu strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved