ESDM Maraknya Pertambangan Tanpa Izin karena Ulah Oknum Pejabat dan Aparat

DIREKTUR Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membeberkan, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih marak terjadi. Meski tidak menyebutkan contoh kasus, dia mengatakan aktivitas terlarang itu disebabkan ulah oknum pejabat hingga para aparat.

Dia pun menegaskan, PETI bukan termasuk ke dalam klasifikasi pertambangan rakyat karena tidak pernah mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Bahkan keberadaan aktivitas ilegal itu dinilai telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Mengapa PETI terus menjamur? Salah satunya adalah kesalahan kita semua. Kita semua berkontribusi dalam kesalahan ini, termasuk petugas-petugas, aparat-aparat, pejabat-pejabat yang seharusnya berperan dalam meniadakan PETI malah terlibat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Ridwan melanjutkan, PETI dianggap melanggar UUD 1945 lantaran tidak sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3. Bahkan para pelaku PETI dinilai merugikan negara lantaran tidak membayar pajak, royalti hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dia mengatakan, aktivitas pertambangan legal rakyat telah memiliki regulasi yang sudah jelas. Sementara PETI dikatakan tidak mengikuti regulasi yang ada dan tata kelola yang baik serta dianggap bisa membahayakan dan merusak lingkungan.

"PETI adalah sebuahan keserakahan, jauh dari semangat (UUD) ini. PETI dikuasai oleh sekelompok orang dan pemodal-pemodal besar. Banyak sekali luas," ucapnya.

Demi menciptakan iklim pertambangan yang berkelanjutan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat aktif menciptakan pertambangan yang sesuai good governance.

"Untuk itu, saya mengajak kaum milenial untuk menjadi motor gerakan memberantas PETI, karena PETI merugikan negara, merusak lingkungan, dan merusak masa depan kita bersama," tandas Ridwan. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi