Butuh Peran Semua Pihak Ciptakan Pasar Gas Baru Domestik

SATUAN  Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan Indonesia banyak memiliki stranded gas dan perlu teknologi baru untuk memasarkannya secara komersial.

SKK Migas melihat kebutuhan energi yang cukup besar saat ini ada di smelter tambang, dengan  LNG menjadi salah satu sumber energi bagi smelter tersebut.

“Saat ini kapal-kapal LNG kita belum bisa mensupply yang dalam skala kecil. Ini juga merupakan tantangan ke depan. Kita harus bisa menggunakan kapal-kapal kecil untuk bisa mensupply LNG kepada smelter di Sulawesi,Maluku dan juga yang terdapat di Papua,” kata Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus dalam memberikan sambutan pada webinar focus disscusion group bertajuk: Arah Baru Industri Migas : Ketahanan Energi Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Natural Gas dan LNG Dalam Negeri,Rabu (22/09)

Dalam paparannya,Taslim menyampaikan stranded gas di dapat dari 4 plan of development (POD) Gas yakni South Sebuku,Wasambo, Jambu Aye Utara,Asap Kido dan Merah.

Head Engineering and Technology PGN Suseno mengatakan, pihaknya akan trus membangun dan mengembangkan infrastruktur gas di dalam negeri. Termasuk membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga dan UKM yang ditugaskan Pemerintah. Dengan begitu, pasar gas di dalam negeri tetap baik dan memberikan keuntungan maksimal.

Saat ini tren konsumsi gas dalam negeri kini mulai meningkat, meski belum sesuai harapan.  "Untuk  konsumen gas domestik masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat,  Surabaya Jawa Timur, dan Medan Sumatera Utara," kata Suseno

Adapun  konsumen gas  terbesar masih PLN (PLTU) dan sebagian industri khususnya kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah eksis di beberapa daerah yang sudah terbangun jaringan gasnya.

Dikatakan Suseno, target Pemerintah membangun 1 juta jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga tetap berjalan dan dilakukan PGN.   Pengembangan jargas juga terus dikembangkan, khususnya di daerah di sekitar lapangan gas atau  Kilang Pertamina sampai daerah terpencil dan kepulauan. 

Ke depan, wilayah pesisir selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Purwokerto, Cilacap, Yogyakarta bahkan sampai Tasikmalaya  dan Ciamis akan dibangun jaringan gas. "Dengan begitu, makin besar konsumen rumah tangga dan UKM yang bisa memanfaatkan gas sebagai sumber energi yang baik, murah dan lebih bersih dibandingkan lainnya,"  sebut Suseno.

Sementara,  kebutuhan gas untuk konsumen di pesisir Selatan Jateng dan Jabar  bisa dipasok dari Kilang Cilacap, Jawa Tengah yang sudah sukses melakukan gasifikasi dan bisa menambahkan pasokan gas di dalam negeri. "Langkah ini sejalan dengan rencana pembangunan jargas yang terus digalakkan Pemerintah melalui PGN," ujarnya.

Untuk lebih menggairahkan industri serta pemanfaatan gas di dalam negeri menurut Suseno, pemerintah melalui PGN akan mengoptimalkan inovasi dan terobosan baru  agar pemanfaatan gas domestik  memberikan nilai tambah besar. 

Sejak dekade belakangan, mulai mengembangkan  gas menjadi LNG atau dalam bentuk cair. Dengan begitu, LNG bisa dikirimkan dengan kapal-kapal tangker dari pusat produksi atau kilang LNG ke konsumen. "Ini mulai dilakukan termasuk oleh PGN sekitar tahun 2012," jelas Suseno.

Sejalan dengan program energi mix  nasional, menurut Suseso, maka peran energi bersih seperti gas bahkan energi terbarukan akan semakin besar.  Pemerintah juga akan menghentikan PLTU berbasis batubara mulai tahun 2025 mendatang. "Implikasinya, kebutuhan gas di dalam negeri akan semakin besar. BUMN seperti PGN pun harus menyikapi dengan bijak," tandas Suseso.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menambahkan, perlu peran semua pihak  untuk mendorong penciptaan pasar gas baru di dalam negeri. "Negara harus hadir dengan kebijakan  yang adil dan  memungkinkan semua pihak bisa berusaha dan berkembangan dengan baik, termasuk pasar gas domestik ini," kata dia.

Formulasi harga gas termasuk untuk industri, menurut Mamit harus adil dan menguntungkan semua pihak. Konsumen gas untung karena mendapatkan harga terbaik, dan produsen atau KKKS juga  untung dari investasi yang ditanamkan di Indonesia.  "Inilah substansi harga terbaik, itu harus bisa diwujudkan," tegas Mamit. (RO/E-1)