Presiden: Segera Tindaklanjuti Perpanjangan Restrukturisasi

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan perbankan untuk segera menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perpanjangan masa restrukturisasi.

Instruksi tersebut disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha.

Baca juga: Wamendag Sambut Baik Dukungan Bank Indonesia Soal Aset Crypto

Airlangga mengatakan presiden ingin kebijakan itu diimplementasikan di semua lini bisnis, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar.

"Presiden ingin POJK yang sudah diperpanjang ini segera direalisasikan, baik itu korporasi menengah ke atas maupun UMKM. Implementasi restrukturisasi yang baru saja diperpanjang sampai 2023 harus diperhatikan," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9).

Selain menyinggung POJK, Jokowi dalam pertemuan itu juga meminta para menteri terkait mengkaji secara mendalam tentang fenomena kenaikan biaya logistik.

Masalah itu merupakan persoalan global yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja.

"Ini peristiwa global akibat pandemi. Jumlah kapal yang beredar sekarang sedikit. Tentu itu mempengaruhi harga. Oleh karena itu, tadi ada usulan agar para pemilik container untuk dikumpulkan dan mencari solusi bersama," sambung Airlangga.

Hal lain yang juga menjadi perhatian presiden adalah terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ritel serta pembahasan tentang royalti musik.

"Terkait poin terakhir, presiden meminta kementerian/lembaga teknis terkait menciptakan formulasi yang pas untuk pembayaran royalti," tuturnya.

Pada intinya, lanjut Airlangga, kepala negara ingin seluruh pelaku usaha dan pelaku seni terus mengobarkan semangat, pantang menyerah dalam melawan pandemi.

Indonesia saat ini tengah berada pada momentum yang baik. Kebijakan pembatasan sosial yang dijalankan pemerintah terbukti berhasil menekan laju penularan.

"Penanganan covid-19 kita lebih baik dari berbagai negara lain. Indonesia tidak masuk 10 negara besar dengan kasus tinggi. Angka vaksinasi juga sudah di atas 107 juta dosis. Ke depannya adalah bagaimana kita mendorong para pengusaha untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga angka pengangguran bisa kita turunkan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus terus waspada," jelas Ketua Umum Golkar itu.

Pra