Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bekerjasama dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkesadaran Hukum Tahun 2021 secara E-Learning selama tiga hari 7 sampai 9 September 2021.
Plh Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Puji Iswari mengungkapkan kegiatan ini diikuti oleh enam puluh sembilan calon instruktur yang nantinya akan menjadi pengajar bagi MPA berkesadaran hukum pada wilayah rawan karhutla.
“Para peserta nantinya akan diberikan pemahaman bagaimana nantinya mengelola kelas bagi MPA berkesadaran hukum baik secara klasikal maupun virtual. Tantangan pelaksanaan kegiatan ini karena menggunakan blended learning, namun kami berharap kegiatan ini bisa menyusun skenario pembelajaran untuk blended learning dan klasikal,” jelas Puji dalam keterangan resmi, Selasa (7/9).
Puji mengharapkan agar dalam kegiatan ToT nanti juga membahas evaluasi ketuntasan belajar, agar tujuan pelatihan bisa tercapai. Selain itu, Puji juga mengharapkan totalitas dari para instruktur untuk menyiapkan diri sebagai tutor sangat kami harapkan sehingga fungsi penyambung informasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik.
“Kami berharap semua peserta bisa belajar dengan aktif dan gembira, membangun komunikasi yang baik antara peserta dengan narasumber sehingga kegiatan ToT bisa berjalan dengan baik,” harap Puji.
Baca juga : Bisnis Digital Mulai Membuahkan Hasil dan Topang Kinerja Telkom
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang mengungkapkan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan peran dan kapasitas SDM dalam mendampingi masyarakat yang khususnya yang berkaitan dengan upaya pengendalian karhutla,” ungkap Basar.
Basar mengharapkan, seluruh peserta yang telah mengikuti ToT ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh. Selain itu, peserta ToT juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sebagai instruktur yang nantinya akan mengajar masyarakat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa asal peserta.
“Dengan adanya pelatihan ini peserta akan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan patroli pencegahan, penyuluhan, menggerakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar, juga melakukan tindakan pemadaman awal apabila diperlukan,” jelas Basar
Materi pelatihan yang diberikan pada ToT ini menjelaskan tentang kebijakan pengendalian karhutla dan penegakkan hukum, dasar-dasar pencegahan karhutla, keteknikan pencegahan karhutla, peran MPA berkesadaran hukum dalam pengendalian karhutla, dan menyusun rencana aksi pengendalian karhutla melalui pembukaan lahan tanpa bakar. (OL-2)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Jumat (13/2) yang berlaku hingga 30 November 2026 mendatang.
KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau terus meluas dan bahkan telah menembus hingga 745,5 hektare (ha).
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved