PERUM Bulog membutuhkan kehadiran captive market untuk memecah persoalan arus keluar-masuk beras. Masalah itu juga menyangkut optimalisasi penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog. Hingga kini, persoalan distribusi menjadi hambatan kinerja perseroan dan negara secara umum.
"Saat ini ketimpangan antara inflow dan outflow menyebabkan penumpukan stok beras di gudang. Dari sisi penyaluran, belum atau tidak adanya lagi penyaluran captive market (untuk) menjaga usia simpan (beras) empat bulan. penyaluran yang lain semuanya sangat bergantung dari kondisi harga yang ada," ungkap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam FGD 'Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Masa PPKM,' via webinar yang diadakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, kemarin.
Suyamto menyebut, pengelolaan CBP oleh Bulog dalam UU terdiri atas kebutuhan rutin dan cadangan. Untuk kebutuhan rutin, ditujukan untuk penyaluran beras masyarakat pendapatan rendah (Perpres 48/2016), serta pelepasan stok usia simpan 4 bulan dan/atau potensi turun mutu (Permentan 38/2018).
Sementara kebutuhan cadangan ditujukan untuk bencana alam dan kerawanan pangan pasca darurat (Permensos 22/2019); stabilisasi harga (Permendag 127/2018); kerjasama atau bantuan internasional; serta penyaluran beras selama PPKM (PMK88/2018 dan 98/2021).
Lebih jauh, Suyamto menilai, fenomena penumpukan simpanan beras juga sangat potensial merugikan keuangan negara. Padahal, penyaluran captive tersebut tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas CBP dan usia simpan di bawah 4 bulan.
Perhitungannya, untuk menjaga 1-1,5 juta ton Cadangan Beras Pemerintah dalam 4 bulan, minimal membutuhkan captive market sekitar 250-375 ribu ton/bulan.
Sementara itu, mengangtungkan penyaluran CBP dalam kondisi bencana alam akan dirasa sulit. Begitu pun dengan kondisi harga komoditas beras yang tinggi, agar fungsi stabilisasi harga bisa berjalan.
Apalagi, pihaknya mencatat, selama pandemi berlangsung harga beras terus mengalami tren penurunan harga. Pantauan BPS per Juli 2021, komoditas beras memberikan sumbangan deflasi 0,008%.
Perkiraannya, beras tetap akan memberi sumbangan deflasi pada Agustus 2021, mengingat adanya bantuan paket beras dari pemerintah kepada warga terdampak PPKM serta berlangsungnya panen gadu alias kemarau.
"(Sehingga) tidak akan ada penyaluran CBP untuk (melangsungkan) fungsi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dalam jumlah yang masif," terangnya.
Apalagi saat ini harga pembelian beras oleh Bulog masih di atas HET beras medium, karena besarnya biaya penyimpanan dan perawatan CBP. Selama ini CBP Bulog berasal dari kredit komersial yang akan dibayarkan pemerintah manakala penyaluran sudah terlaksana."Karena itu apabila tidak ada penyaluran, tentu saja biaya-biaya itu akan menumpuk. Sehingga harga beli pemerintah ke Bulog dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pengamat pangan Sadar Subagyo menilai, pelaksanaan antara kebijakan dan kegiatan penyaluran beras oleh Bulog bertolak belakang. Untuk itu pemerintah lewat presiden diminta mengeluarkan UU untuk segera menentukan teknis skema CBP. Komoditas itu mencakup bapok lainnya, termasuk beras.
Pembenahan lewat beleid itu, ia rasa mampu untuk mengembalikan tata laksana operasional Bulog sebagaimana mestinya. Outlet penyaluran mesti kembali dibuka, sehingga penyaluran beras bisa terintegrasi sejak dari hulu, tengah dan hilirnya.
"Kalau sekarang kan hilirnya diamputasi, (masak) perlu menunggu bencana baru (CBP) tersalur. Itu konyol," papar Sadar.
Sementara Tito Pranolo, pengamat pangan lainnya mengisahkan perjalanan Bulog dari LPND (lembaga pemerintah non departemen) hingga menjadi perum. Perubahan nama itu mengubah fungsi dan peran Bulog. Bulog sudah lama berdiri dan memiliki jejaring yang luas. "Sayang kalau Bulog tidak dimanfaatkan, misalnya untuk pengamanan harga gabah petani. Sekarang ini harga gabah petani trennya turun, ada pandemi jadi tidak ribut," ujarnya. (OL-13)
