Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERUM Bulog membutuhkan kehadiran captive market untuk memecah persoalan arus keluar-masuk beras. Masalah itu juga menyangkut optimalisasi penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog. Hingga kini, persoalan distribusi menjadi hambatan kinerja perseroan dan negara secara umum.
"Saat ini ketimpangan antara inflow dan outflow menyebabkan penumpukan stok beras di gudang. Dari sisi penyaluran, belum atau tidak adanya lagi penyaluran captive market (untuk) menjaga usia simpan (beras) empat bulan. penyaluran yang lain semuanya sangat bergantung dari kondisi harga yang ada," ungkap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam FGD 'Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Masa PPKM,' via webinar yang diadakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, kemarin.
Suyamto menyebut, pengelolaan CBP oleh Bulog dalam UU terdiri atas kebutuhan rutin dan cadangan. Untuk kebutuhan rutin, ditujukan untuk penyaluran beras masyarakat pendapatan rendah (Perpres 48/2016), serta pelepasan stok usia simpan 4 bulan dan/atau potensi turun mutu (Permentan 38/2018).
Sementara kebutuhan cadangan ditujukan untuk bencana alam dan kerawanan pangan pasca darurat (Permensos 22/2019); stabilisasi harga (Permendag 127/2018); kerjasama atau bantuan internasional; serta penyaluran beras selama PPKM (PMK88/2018 dan 98/2021).
Lebih jauh, Suyamto menilai, fenomena penumpukan simpanan beras juga sangat potensial merugikan keuangan negara. Padahal, penyaluran captive tersebut tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas CBP dan usia simpan di bawah 4 bulan.
Perhitungannya, untuk menjaga 1-1,5 juta ton Cadangan Beras Pemerintah dalam 4 bulan, minimal membutuhkan captive market sekitar 250-375 ribu ton/bulan.
Sementara itu, mengangtungkan penyaluran CBP dalam kondisi bencana alam akan dirasa sulit. Begitu pun dengan kondisi harga komoditas beras yang tinggi, agar fungsi stabilisasi harga bisa berjalan.
Apalagi, pihaknya mencatat, selama pandemi berlangsung harga beras terus mengalami tren penurunan harga. Pantauan BPS per Juli 2021, komoditas beras memberikan sumbangan deflasi 0,008%.
Perkiraannya, beras tetap akan memberi sumbangan deflasi pada Agustus 2021, mengingat adanya bantuan paket beras dari pemerintah kepada warga terdampak PPKM serta berlangsungnya panen gadu alias kemarau.
"(Sehingga) tidak akan ada penyaluran CBP untuk (melangsungkan) fungsi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dalam jumlah yang masif," terangnya.
Apalagi saat ini harga pembelian beras oleh Bulog masih di atas HET beras medium, karena besarnya biaya penyimpanan dan perawatan CBP. Selama ini CBP Bulog berasal dari kredit komersial yang akan dibayarkan pemerintah manakala penyaluran sudah terlaksana."Karena itu apabila tidak ada penyaluran, tentu saja biaya-biaya itu akan menumpuk. Sehingga harga beli pemerintah ke Bulog dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pengamat pangan Sadar Subagyo menilai, pelaksanaan antara kebijakan dan kegiatan penyaluran beras oleh Bulog bertolak belakang. Untuk itu pemerintah lewat presiden diminta mengeluarkan UU untuk segera menentukan teknis skema CBP. Komoditas itu mencakup bapok lainnya, termasuk beras.
Pembenahan lewat beleid itu, ia rasa mampu untuk mengembalikan tata laksana operasional Bulog sebagaimana mestinya. Outlet penyaluran mesti kembali dibuka, sehingga penyaluran beras bisa terintegrasi sejak dari hulu, tengah dan hilirnya.
"Kalau sekarang kan hilirnya diamputasi, (masak) perlu menunggu bencana baru (CBP) tersalur. Itu konyol," papar Sadar.
Sementara Tito Pranolo, pengamat pangan lainnya mengisahkan perjalanan Bulog dari LPND (lembaga pemerintah non departemen) hingga menjadi perum. Perubahan nama itu mengubah fungsi dan peran Bulog. Bulog sudah lama berdiri dan memiliki jejaring yang luas. "Sayang kalau Bulog tidak dimanfaatkan, misalnya untuk pengamanan harga gabah petani. Sekarang ini harga gabah petani trennya turun, ada pandemi jadi tidak ribut," ujarnya. (OL-13)
Akibat adanya dugaan praktik monopoli yang dilakukan perusahaan bermodal besar, maka pasokan gabah di tingkat penggilingan menjadi berkurang
Pada puncak panen Mei lalu harga gabah naik menjadi Rp6.200 hingga Rp6.500 per kilogram
Kekeringan tersebut telah membuat pemilik penggilingan padi sulit mendapatkan gabah kering pungut (GKP) dan gabah kering giling (GKG).
Selain padi berkualitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung mencatat, bahwa produktivitas hasil panen para petani juga cukup tinggi.
SEORANG pemuda di Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus mendapat perawatan di rumah sakit gara-gara diamuk warga setelah mencuri dua karung gabah padi.
PERUM Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah dan beras sebesar 300.000 ton.
Pemeriksaan beras dan pangan lainnya yang khusus didistribusikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung.
Setelah beras dari gudang Perum Bulog disalurkan, Satgas Pangan akan melakukan pengawasan. Sehingga, tidak ada pedagang nakal yang mencampur atau menaikkan harga beras.
Sebagai Informasi, harga beras saat ini di 5 wilayah Jakarta berdasarkan infopangan.jakarta.go.id ada kenaikan hingga Rp500.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras akan di mulai pada awal pekan depan, yakni pada Senin, 11 September 2023
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, meski ada dampak kekeringan akibat el nino, namun hanya sedikit.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwal Kamil menyampaikan aspirasi para petani di wilayahnya yang meminta agar rencana impor beras sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved