Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG puncak kemarau, operasi pemadaman titik api mulai digencarkan di daerah-daerah rawan, seperti wilayah Sumatera Selatan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Basar Manullang menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi rawan akan potensi terjadinya karhutla.
"Selain berbagai upaya-upaya pencegahan dilakukan, namun jika memang terjadi karhutla maka segera diupayakan pemadaman," kata Basar kepada Media Indonesia Selasa (17/8).
Dia menambahkan Manggala Agni bersama dengan para pihak terkait di lapangan bahu-membahu melakukan pemadaman karhutla, antara lain di wilayah Kab Ogan Ilir, Banyuasin, OKI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, dan PALI.
"Selain dilakukan pemadaman darat juga dibantu pemadaman melalui udara dengan waterbombing," sebutnya.
Menurutnya, sekurangnya sebanyak 7 juta liter air telah ditumpahkan melalui waterbombing untuk membantu mengatasi karhutla di Sumatera Selatan. Apalagi operasi TMC di wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pada periode 10 – 27 Juni 2021 yang berposko di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang.
Menurut BPPT, secara umum persentase penambahan curah hujan pada saat itu berkisar 48%–69% terhadap curah hujan alaminya.
Koordinasi dan sinergi teknis dalam rangka pengendalian karhutla di daerah dilakukan dalam Satgas Dalkarhutla Provinsi yang biasanya dikomandoi oleh kepala daerah atau pejabat setempat yang ditunjuk.
"Didalam satgas tersebut terdapat instansi/ lembaga baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang terkait dengan penanganan karhutla," paparnya.
Baca juga : Pemerintah Dorong Pemanfaatan TI di Sektor Tambang
Brigade Dalkarhutla KLHK-Manggala Agni menjadi bagian yang turut berperan dalam Satgas Dalkarhutla tersebut. KLHK juga terus mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi lainnya agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi potensi karhutla di masing-masing wilayahnya.
Sementara itu, jika ditemukan terjadi karhutla, maka para petugas patroli akan segera melakukan upaya penanggulangan secara dini.Apalagi pada periode ini juga dilakukan rekayasa cuaca melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Kemarin Senin (16/08) tim TMC kembali melakukan operasi di wilayah Provinsi Riau. Operasi ini adalah untuk kali ketiga pada tahun 2021 ini di wilayah Provinsi Riau," lanjutnya.
Selain Riau, TMC juga sudah dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat. Menurut Basar, TMC dilakukan untuk membasahi lahan gambut, mengisi kanal dan kolam retensi, sehingga diharapkan akan dapat menekan potensi terjadinya karhutla.
"Operasi TMC yang dilaksanakan adalah upaya sinergi antara KLHK, BNPB, BPPT, TNI AU, BMKG, BRGM dan Satgas Dalkarhutla Provinsi," pungkasnya.
KLHK juga terus mendorong pemerintah daerah rawan karhutla agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi potensi karhutla di musim kemarau ini. (OL-2)
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Efikasi masyarakat dan norma kelompok terbukti lebih berpengaruh terhadap partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibandingkan pendekatan berbasis rasa takut.
BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 2025 untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved