Selasa 03 Agustus 2021, 10:56 WIB

APHI Usulkan Opsi Pengenaan Pajak Karbon 

mediaindonesia.com | Ekonomi
APHI Usulkan Opsi Pengenaan Pajak Karbon 

Ist
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo.

 

PEMERINTAHtelah mengusulkan pengenaan Pajak Karbon melalui revisi Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).  

Direncanakan pengenaan pajak karbon ini akan dilakukan untuk emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup, dengan tarif paling rendah sebesar Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Pengenaan pajak karbon ini menjadi perhatian pelaku usaha, pasalnya landasan pengenaan pajak karbon ini sebaiknya didasarkan pada semangat untuk memotivasi tumbuhnya industri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo berharap sebaiknya tujuan penerapan pajak karbon adalah untuk mendorong pencapaian NDC dan untuk memberikan dukungan pendanaan dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

“APHI mengusulkan sebaiknya Pajak Karbon dipungut atas transaksi dari perdagangan karbon, karena baik penjual maupun pembeli dalam perdagangan karbon memperoleh manfaat dari transaksi ini,” jelas Indroyono.

Indroyono juga menambahkan penerapan pajak karbon berdasarkan transaksi dari perdagangan karbon, perlu penguatan melalui percepatan infrastruktur kelembagaan yang saat ini sedang digarap seperti proses pendaftaran di Sistem Registrasi Nasional, pengukuran, pelaporan dan verifikasi, penerbitan sertifikat penurunan emisi serta kelembagaan perdagangan karbon domestik. 

“Perlu penetapan level emisi di setiap sektor, bahkan di setiap entitas usaha yang nantinya akan digunakan sebagai base line untuk menghitung pengurangan emisi,  karena itu pengenaan pajak karbon dalam RUU KUP perlu mempertimbangkan mekanisme perhitungan emisi tiap sektor usaha dan kesiapan infastruktur kelembagaan” imbuh Indroyono.  
Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)

Guna memenuhi komitmen Paris Agreement, Pemerintah telah menetapkan  5 (lima ) sektor penting dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yakni sektor energi, waste, IPPU (industrial process and production use), pertanian dan kehutanan.

Sektor-sektor ini ditargetkan menurunkan emisi sebesar 29 % (setara dengan pengurangan emisi 834 juta ton CO2e) dengan kemampuan sendiri dan sampai 41 % (setara dengan 1.081 juta ton CO2e) dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

”Dari total target tersebut, sektor kehutanan dituntut  menyumbang penurunan emisi sebesar 497 juta ton  CO2e dengan upaya sendiri dan  sebesar 650 juta ton  CO2e dengan bantuan internasional,” kata Ketua Umum APHI, Indroyono Soesilo. 

Indroyono mengungkapkan, untuk pencapaian target NDC, kegiatan usaha di 5 sektor tersebut dituntut berinvestasi dalam melakukan aksi mitigasi baik melalui perbaikan teknologi maupun penerapan best management practices (praktik-praktik pengelolaan yang baik).

Dalam sudut pandang ini, pemerintah perlu menetapkan  batas ambang emisi yang harus di capai oleh masing-masing sektor tersebut dibandingkan dengan business as usual (BAU), atau masing-masing sektor tersebut menyatakan pengurangan emisi dari hasil mitigasi sektor lain. 

“Bagi sektor usaha yang mencapai target, Pemerintah selayaknya memberikan penghargaan antara lain berupa insentif fiskal maupun non fiskal, dan bagi yang belum mampu, dapat diberikan pilihan melalui penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam bentuk perdagangan emisi atau offset karbon,” ujar Indroyono.      

Perdagangan emisi atau offset karbon didorong agar kegiatan penurunan emisi dilakukan secara sinergi antar sektor.  

Penghasil emisi yang tidak mencapai target pengurangan emisi, dapat melakukan perdagangan emisi atau offset karbon di lingkup domestik dengan sektor kehutanan yang menghasilkan kelebihan CER (Certified Emission Reduction), antara lain melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan, penerapan pengelolaan hutan lestari serta  peningkatan stok karbon hutan dari kegiatan restorasi dan rehabilitasi hutan.  

Melalui mekanisme ini, jelas Indroyono, dapat mengurangi beban sektor usaha strategis dalam menurunkan emisinya. (RO/OL-09)

Baca Juga

BPMI Setpres

Kebijakan Jokowi Dinilai Konsisten Membangun dari Desa

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 13:22 WIB
Penyaluran dana 2022 per 12 Juli mencapai 51,35% atau Rp34,7 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp68...
ANTARA FOTO/Arnas Padda

DPP KNPI Dorong Peningkatan Alokasi Anggaran Sektor Pertanian 

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 13:06 WIB
Momentum ini mesti dimaksimalkan untuk meningkatkan kembali kekuatan ekonomi rakyat Indonesia yang sejatinya masih tetap di sektor...
Ist

SR017 Terbit, Moduit Ungkap Keuntungan Investasi Sukuk Ritel

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 11:25 WIB
Pemerintah akan menawarkan satu obligasi ritel, yakni Sukuk Ritel seri SR017 yang akan ditawarkan pada tanggal 19 Agustus hingga 14...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya