Survei: Ekonomi Nelayan Justru Membaik di Tengah Pandemi

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan dari hasil survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan tingkat ekonomi nelayan membaik sepanjang tahun ini di tengah kasus covid-19 yang tinggi. Sebagian besar nelayan tradisional mengaku hasil tangkapan seluruhnya terserap oleh pasar.

Survei KNTI terkait tingkat keterjualan hasil tangkapan menyasar 5.292 responden nelayan di 25 wilayah di Indonesia. Waktu pengumpulan data berlangsung selama satu bulan dari April hingga Mei 2021. Hasil survei menujukkan bahwa 78,43% produksi tangkapan nelayan seluruhnya terjual.

Baca juga: Vaksinasi di Bandara Soetta Capai 2.897 Orang dalam 4 Hari

"Temuannya ekonomi nelayan kita di 2021 ini sudah mulai membaik. Itu ditandai dengan normalisasi ekonomi nelayan yang terlihat dari peningkatan keterjualan hasil tangkapan," ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik dalam keterangan pers KKP yang dikutip Kamis (8/7).

Survei tersebut dikatakan lanjutan dari penelitian yang digelar tahun sebelumnya untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat khususnya nelayan, saat pandemi Covid-19 baru berlangsung. Hasilnya pada saat itu terjadi penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan sebanyak 72% dibanding sebelum terjadi pandemi secara global.

"Jadi posisi market perikanan di dalam negeri hari ini sudah mulai pulih. Itu ditandai dengan 78% dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar," tambah Riza.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambut bail langkah KNTI dalam mengawal pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Sinergi dari semua pihak menurutnya merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar.

Selama pandemi covid-19, pihaknya mengaku menjaga agar sektor kelautan dan perikanan tetap menggeliat untuk mendorong perekonomian di tingkat daerah maupun nasional bisa tumbuh. Layanan kepada stakeholder perikanan didorong optimal.

"Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan," ucap Trenggono.

Lebih lanjut Menteri KKP memaparkan, pihaknya juga sudah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan, serta bagaimana mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan.

Langkah strategis yang dimaksud KKP ialah dengan menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina dan pemda terkait untuk penyederhanaan regulasi penyaluran BBM bersubsidi, revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan yang tidak operasional, dan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM Bersubsidi.

"Dari sisi kuota, kita juga terus bekerja sama dengan BPH Migas agar jumlah pasokan BBM subsidi untuk nelayan berada dalam jumlah yang memadai, demikian pula dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan yang akan terus kita tambah seiring dengan peningkatan penerimaan dari PNBP kita," pungkas Trenggono. (OL-6)