Anggaran 2022 Lebih Rendah, BPS Lakukan Efisiensi Kegiatan

BADAN Pusat Statistik (BPS) harus menunda beberapa program prioritas di 2022 karena adanya keterbatasan anggaran negara. Sebab, pagu indikatif yang disetujui hanya sebesar Rp4,69 triliun, atau lebih rendah 25,21% dari yang diusulkan sebesar Rp6,27 triliun.

Pagu indikatif yang disetujui itu akan digunakan BPS untuk dukungan manajemen Rp3,05 triliun, dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Rp1,63 triliun. Keduanya lebih rendah dari yang diusulkan yakni masing-masing Rp3,65 triliun dan Rp2,62 triliun.

Baca juga: Dukung UMKM, Elnusa Petrofin Luncurkan VCO Produksi Desa Antiga

"Kita memahami bahwa keuangan negara tertekan, belum dalam keadaan normal karena situasi covid-19, maka kita harus melakukan penyesuaian anggaran di 2022," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI, Selasa (8/6).

Penyesuaian anggaran itu dilakukan dengan menunda dan mengurangi anggaran pada beberapa kegiatan prioritas nasional seperti Metropolitan Statistical Area (MSA), pendataan wisatawan nusantara, dan pengembangan data statistik e-commerce.

MSA merupakan survei atau data yang akan menyajikan kondisi ekonomi dengan melihat kesinambungannya, bukan hanya didasari pada kewilayahan. Data wisatawan nusantara akan menampilkan mobilitas masyarakat Indonesia ke tiap wilayah, dan pengembangan data statistik e-commerce akan menampilkan pergerakan pasarloka nasional.

Selain itu, BPS juga akan mengurangi penggunaan anggaran persiapan sensus pertanian 2023. "Sensus ini merujuk pada arahan PBB untuk dilakukan pada 2023. Tapi di 2022 kami akan melakukan persiapan seperti pemetaan wilayah kerja statistik, pengadaan instrumen, updating direktori perusahaan pertanian, sampai ke gladi bersih. Ini akan kami kurangi penggunaan anggarannya," jelas Kepala BPS, Suhariyanto, Selasa (8/6).

Pria yang karib disapa Kecuk itu menambahkan, BPS juga akan melakukan efisiensi melalui penyesuaian kegiatan. Pelatihan Intama, Innas, dan Inda akan dilakukan secara daring. Pun demikian dengan workshop, pembinaan, dan rekonsiliasi.

Pelatihab petugas statistik juga akan dilakukan secara daring. Hanya, kata Kecuk, untuk petugas statistik di wilayah yang kesulitan mengakses internet atau sinyal, akan dilakukan pelatihan secara tatap muka. (OL-6)