DIREKTUR Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan, pemerintah berhasil mengendalikan harga pangan pokok di masa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri di 2021. Hal itu terkonfirmasi dari laju inflasi pangan bergejolak (volatile food) pada April 2021 yang berada di angka 0,14%.
"Bahan kebutuhan pokok, khususnya volatile food. Volatile food itu 0,14%. Artinya sampai saat ini (inflasi) masih dalam koridor yang sudah ditetapkan," ujarnya dalam Indonesia Food Summit 2021 bertajuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan yang digelar oleh Media Group News secara hybrid, Selasa (25/5).
Capaian itu juga disebutkan tidak semata hasil kerja dari Kementerian Perdagangan. Dalam prosesnya, imbuh Oke, pihaknya turut melibatkan perusahaan milik negara, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
"Intinya itu, ada beberapa hal fluktuasi karena spekulasi dan sebagainya karena puasa dan lebaran itu menjadi momentum," jelasnya.
Oke menambahkan, dalam konteks keterjangkauan dan ketersediaan pangan, Kemendag berperan sebagai regulator di lingkup off farm. Itu berarti urusan distribusi pangan di Tanah Air menjadi domain dari Kemendag.
Namun itu bukan tugas mudah. Sebab, Kemendag perlu menjamin kebutuhan sekitar 270 juta masyarakat yang hidup di lebih dari 17 ribu pulau di Nusantara bisa menikmati pangan tanpa ada disparitas yang tinggi.
"Kita targetkan disparitas harga tidak terlalu jauh antar daerah maupun antar waktu. Kebutuhan daerah surplus dan minus harus saling memenuhi. Tinggal disparitas antarwaktu, itu biasanya pada hari besar, itu harus dijaga kestabilannya," terang Oke.
Baca juga: HKTI Ungkap Lima Persoalan Sektor Pertanian
Selain mengamankan pangan dari sisi distribusi, Kemendag turut berupaya menjamin harga yang terjangkau di level masyarakat. Hanya, pengendalian dan stabilisasi harga pangan itu tidak dilakukan oleh operasi pasar semata.
Operasi pasar dilakukan bila muncul unsur spekulan dalam pergerakkan harga. Namun bila kendala harga terdapat pada arus distribusi, maka itu berkaitan dengan transportasi dan Kementerian Perhubungan.
Oleh karenanya, kolaborasi dan kerja sama dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan ketahanan pangan menjadi kunci.
"Ini agar semua jalur bisa dioptimalkan mendistribusikan pangan secara lancar. Ini selalu kita koordinasikan," ujar Oke.
Menyoal Food Estate, Kemendag berpandangan itu merupakan kebijakan jangka panjang yang diambil pemerintah. Melalui food estate persoalan pangan di Tanah Air dinilai dapat terpecahkan.
"Food estate adalah salah satu jawaban. Off farm harus didukung dari distribusi, hubungan daerah yang terkoneksi, dan kami untuk menjamin distribusi kami siapkan fasilitasnya. Gudang kami persiapkan, pasar kami siapkan. Sehingga dengan terbangunnya food estate dan fasilitas off farm yang kami siapkan merupakan jawaban jangka panjang untuk swasembada pangan," pungkas Oke. (A-2)
