Perizinan dan Lahan masih Jadi Kendala

PELAKSANAAN program 1 juta rumah telah memasuki tahun kedua.

Namun, program yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah itu masih belum juga mulus dalam pelaksanaannya.

Hal itu karena pembangunan 1 juta rumah melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai pemerintah selaku regulator, perbankan, pengembang, hingga konsumen.

Dengan demikian, perlu koordinasi dan sinkronisasi agar program untuk mengurangi backlog itu dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Secara umum, hambatan yang dihadapi khususnya oleh pengembang ialah kendala perizinan, ketersediaan lahan, sertifikasi pertanahan, hingga masalah pembiayaan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo, mengurus perizinan untuk membangun rumah memakan waktu lama dan prosesnya panjang.

"Selain itu, biaya perizinannya sangat tinggi. Pada masalah pertanahan juga sama. Untuk mengurus sertifikat dan pemecahan sertifikat butuh biaya besar. Belum lagi pada masalah pembiayaan untuk membangun rumah," keluh Eddy ketika dihubungi, kemarin.

Pihaknya juga melihat pengembang masih terbebani bunga kredit konstruksi yang cukup tinggi, 12%-14%.

Padahal margin yang diperoleh pengembang sekitar 10%. Idealnya bunga kredit konstruksi itu di angka 7%-9%.

Pada tahun ini, menurutnya, akan menjadi lebih berat lagi dengan semakin sulitnya persyaratan dari perbankan untuk proses akad kredit dari pengembang ke pembeli.

Untuk tahun ini, bank mensyaratkan agar jalan, drainase, listrik, dan air harus sudah terpasang seluruhnya sebelum kredit dicairkan.

Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, Eddy sangsi bahwa jumlah akad kredit rumah khususnya untuk rumah murah pada tahun ini akan bisa menyamai jumlah di 2015.

Hingga saat ini jumlah rumah yang sudah dilakukan proses akad kredit masih di bawah 20 ribu unit.

"Kalau masih seperti ini, paling banyak hanya 50 ribu rumah yang selesai akad kreditnya," tandasnya. (Mus/B-1)