Jumat 30 April 2021, 13:08 WIB

RUU Migas Harus Dituntaskan Untuk Beri Kepastian Usaha Hulu Migas

mediaindonesia.com | Ekonomi
RUU Migas Harus Dituntaskan Untuk Beri Kepastian Usaha Hulu Migas

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ilustrasi migas

 

PERDEBATAN tentang undang-undang migas kembali bergulir. Sejumlah akademisi, praktisi dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia.

Demikian hasil Forum Group Discusion di kampus Unair Surabaya, yang menghadirkan Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, Sekjen PP ISNU M. Kholid Syerazi, Dekan Fakultas Hukum Unair Iman Prihandono dan Pengamat Energi Indria Wahyuni. FGD ini dibuka oleh Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih, Jumat (30/4).

Sekjen PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kholid Syerazi mengatakan UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah kebobolan Undang-undang dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

“Revisi Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012 yaitu harus dikelola oleh Badan Usaha Khusus Milik Negara,” ungkapnya.

Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid mengusulkan agar inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh Pemerintah. 

Baca juga:  Penerimaan Migas Kuartal 1 2021 Lampaui Ekspektasi

Kholid juga mengusulkan agar SKK Migas ditetapkan diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN.

“Namun ada tantangan jika SKK Migas menjadi BUMN yang mengelola hulu migas, bagaimana modalnya? Karena ini juga nantinya konsep participating interest (PI) 10% akan dilakukan oleh BUMNK ini,” ujar Kholid.

Selain itu, UU Ciptaker subsektor Migas belum menunjukan upaya memberikan kepastian. Kholid mengusulkan bahwa mengurus migas tidak cukup modal semangat nasionalisme saja, harus ada 3 (tiga) kombinasi yaitu peran negara yang kuat, iklim investasi yang investor friendly dan keterlibatan masyarakat. 

Sementara itu, pengamat energi Indria Wahyuni menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola hulu migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatknya tidak adanya kepastian usaha bagi investor.

“Selama 9 tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya.(RO/OL-5)
 

Baca Juga

Ist

Dengan Miliki Tiga Kapal Bulk Carrier, PT HATM Lakukan IPO

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 13:19 WIB
Pada tahun 2022, HATM berencana untuk melakukan penawaran perdana umum saham (IPO) untuk meningkatkan modal serta mendukung kegiatan usaha...
Ilustrasi

Farmaku Gandeng Traveloka Perluas Layanan Kesehatan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 11:37 WIB
Farmaku menjalin kerja sama dengan Traveloka, Lifestyle Superapp di Asia Tenggara yang menawarkan solusi menyeluruh untuk berbagai...
Ist/Bjb

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 10:09 WIB
Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya