Panama Papers tidak Jadi Acuan Pemerintah Cari Pengemplang Pajak

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan data dalam 'Panama Papers' tidak menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencari para pengemplang pajak.

"Panama Papers itu hal yang biasa dalam bisnis. Itu tidak menjadi acuan untuk mencari para pengemplang pajak. Karena bisa saja orang-orang yang ada di data itu sudah membayar pajak," ujar Ken di Jakarta, Rabu (13/4).

Ia juga mengaku tidak bisa menarik pajak dari nama-nama pengusaha yang ada di dalam dokumen Panama Papers karena data-data tersebut tidak lengkap.

Terlebih lagi, menurut Ken, keberadaan nama warga negara Indonesia bukan hanya ada di Panama Papers, melainkan juga di negara-negara surga pajak, termasuk di Singapura, Cook Island, British Virgin Island, dan Negara Bagian Amerika Serikat Delaware yang memiliki tarif pajak rendah.

Ia menyebutkan, dari data resmi yang dimiliki pemerintah, setidaknya terdapat 2.251 special purpose vehicle (SPV) di seluruh negara-negara surga pajak, lengkap dengan data bank, nomor rekening, alamat surat elektronik, nomor paspor, serta jumlah uang.

"Kami dapat data tersebut sejak Agustus 2015 dari otoritas negara-negara yang tergabung dalam G-20. Data itu yang akan kami tindak lanjuti," paparnya.

Adapun dari Panama Papers terdapat 800 nama warga negara Indonesia, hanya ada SPV saja.

Kendati data dari Panama Papers diakui 80% sama, Ken mengatakan data tersebut hanya dapat dijadikan sebagai konfirmasi yang menguatkan data pemerintah.

"Saya tidak masalah dengan pengusaha yang mengembangkan usahanya di luar. Dengan catatan mereka bayar pajak. Yang namanya pajak penghasilan mau dari dalam negeri dan luar itu sah dan halal semua," pungkasnya. (Pra/OL-5)