Enam Bulan untuk Evaluasi Bandara Halim

KOMISI V DPR merekomendasikan Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif pemanfaatan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma untuk penerbangan komersial.

Mereka memberi waktu enam bulan untuk proses peninjauan ulang, kajian, dan evaluasi.

"Kami desak Kemenhub mengevaluasi, melihat kelaikan, keselamatan, dan keamanan apabila penerbangan komersial tetap dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma," tutur Ketua Komisi V Fary Djemy Francis dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenhub di Gedung DPR, kemarin.

Komisi V juga meminta PT Angkasa Pura II, operator Halim Perdanakusuma, memperbaiki segala infrastruktur termasuk perbaikan landasan pacu.

"Kita juga tadi mendengarkan danlanud agar runway-nya diperbaiki. Rekomendasi untuk AP II ialah diperbaiki secepatannya."

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui, jika ingin tetap digunakan sebagai bandara komersial, Halim Perdanakusuma perlu perbaikan banyak.

"Kalau mau tetap, perbaikannya banyak. Disiplinnya harus ditingkatkan," jelasnya.

tempat sama, Direktur Utama Angkasa Pura Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah menggelontorkan Rp20 miliar untuk perbaikan runway di Halim Perdanakusuma.

Dalam dua bulan, perbaikan akan selesai.

Rencana pemindahan penerbangan dari Halim Perdanakusuma ke Soekarno-Hatta, kata Budi, bisa dilakukan pada 2017, setelah pembangunan east-cross taxiway selesai.

Soal insiden tabrakan Batik Air dengan Trans Nusa di Halim Perdanakusuma, Senin (4/4), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah merilis rekomendasi kepada Kemenhub.

"Kemenhub wajib mengatur. Setiap pesawat yang bergerak di manoeuvring area (area pergerakan) wajib berkomunikasi dengan air traffic controller (ATC) di frekuensi sama," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

Selanjutnya, Kemenhub mesti mengeluarkan aturan bagi kendaraan termasuk pesawat yang bergerak di manoeuvring area agar menyalakan lampu yang dapat terlihat ATC dan pesawat lain. (Adi/Ant/E-1)