Dilarang Kerja Sendiri

PEMERINTAH punya program baru berupa keroyokan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat.

Program yang dilabeli Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat itu diluncurkan kemarin di Brebes, Jawa Tengah, oleh Presiden Joko Widodo.

"Kenapa ini kita lakukan? Karena biasanya bekerja sendiri-sendiri, pemda kerja sendiri, pemerintah pusat program sendiri, ini tidak boleh, sekarang tidak boleh," tegas Presiden dalam sambutannya.

Brebes terpilih jadi tempat percontohan karena merupakan sentra komoditas bawang merah.

Komoditas yang berkontribusi kepada laju inflasi nasional, tapi kesejahteraan petaninya relatif rendah karena sebagian keuntungan dinikmati pedagang perantara.

Secara keseluruhan, program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di perdesaan.

Jika uji coba di Brebes sukses, program serupa akan disebar di setiap kabupaten/kota.

Menurut Jokowi, salah satu problem yang urgen dibereskan ialah tanah.

Ketiadaan sertifikat membuat petani, nelayan, juga pelaku usaha mikro-kecil sukar mencari agunan untuk pinjaman bank.

Alhasil, mereka 'lari' ke rentenir.

Maka, kini ada program Pemberian Sertifikat Hak atas Tanah yang mengolaborasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BUMN.

Presiden menambahkan pemerintah juga sudah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 12% ke 9%.

KUR akan disinergikan dengan program inklusi keuangan untuk memudahkan pengusaha mengakses layanan finansial di perdesaan.

Ada pula sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh.

Presiden meminta, setelah prakegiatan selesai, proses pascapanen juga perlu atensi.

Di samping itu, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem daring.

Di tempat sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan enam program disiapkan untuk memperkuat program ekonomi kerakyatan, antara lain peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perluasan agen Laku Pandai di Brebes, dan aktivitasi Simpel (Simpanan Pelajar) Bank Jateng.

Kejar peringkat

Di lain hal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis beragam deregulasi yang sudah dilakukan pemerintah akan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia.

"Intinya dari semua perbaikan untuk masyarakat Indonesia, termasuk UMKM, ada empat yakni regulasi yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah, dan memberi kepastian," ungkap Kepala BKPM Franky Sibarani dalam dialog di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan pelonggaran pada syarat modal dasar pembentukan perseroan terbatas yang minimum Rp50 juta.

Dalam beleid terbaru, khusus UMKM, jumlahnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendirinya dalam akta pendirian PT.

Pemangkasan prosedur juga dilakukan untuk perolehan akses listrik.

Di samping lebih cepat, biaya instalasinya jadi lebih murah.

"Begitu pula biaya trading across border, yakni ekspor US$424 dan impor US$523. Kita usul di-review karena sejak 2002 belum berubah," tutur Franky.

Segala perbaikan itu juga diharapkan mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia ke 40 besar dunia. Franky berharap implementasinya bisa dieksekusi dengan baik, terutama di Jakarta dan Surabaya, yang menjadi lokus survei EODB Bank Dunia.

Sementara itu, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) oleh Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kegiatan usaha pada kuartal I 2016, secara triwulan, tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya.

Itu tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) 5,80%, lebih tinggi ketimbang kuartal IV 2015, 3,02%.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Hendy Sulistyowati, peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada sebagian besar sektor, terutama sektor jasa, pengangkutan, dan komunikasi. Kondisi likuiditas dan rentabilitas juga meningkat, dibarengi dengan persepsi bahwa akses terhadap kredit perbankan lebih mudah dari triwulan IV 2015. (Ire/Arv/JI/Ant/E-2)