Sertifikat lewat Pak Lurah Bikin Tekor

SELALU ada yang menarik dari setiap kunjungan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah di Nusantara.

Kali ini pun saat Presiden mengunjungi Desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam rangka peluncuran program Sinergi Aksi untuk Perekonomian Rakyat, cerita unik itu kembali muncul.

Program yang digagas sebagai aksi terpadu lintas sektoral untuk mengentaskan kemiskinan itu sebetulnya ditujukan salah satunya untuk memberikan akses perbankan kepada petani.

Caranya ialah memudahkan mereka untuk mendapat sertifikat atas tanah dan rumah untuk dijadikan agunan.

Namun, siapa sangka petani yang menjadi perwakilan penerima sertifikat dari Presiden malah mendapat pengalaman berbeda saat mengurus sertifikat.

"Waktu urus ini bayar apa enggak?" tanya Jokowi sambil memeriksa sertifikat yang akan diserahkan.

Jawabannya sungguh mengejutkan meski Darkam, nama petani itu, menyampaikannya dengan kocak.

Ia dengan polos mengaku membayarkan Rp1 juta untuk mendapat sertifikat tanahnya itu.

Seolah tidak percaya dengan penuturan Darkam, Jokowi kembali bertanya.

"Mosok mbayar sejuta? Kemahalan sekali kalau sejuta. Kamu pakai perantara ya?"

Darkam pun menjawab, "Iya Pak, pakai perantara Pak Lurah."

Jawaban jujur itu sontak membuat jajaran menteri dan Gubernur Bank Indonesia yang ikut dalam rombongan pun terkikik di kursi undangan, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.

Raut muka Presiden pun tampak menahan, antara geram dan geli, mendengar jawaban itu.

"Saya sudah bilang sama BPN, urusan sertifikat saya tidak mau lagi lama. Sekarang zamannya IT, Saya enggak mau lagi lambat, harus dibangun sistem yang cepat," tekan Jokowi.

Karena itu, tindakan percaloan yang dilakukan lurah seperti diceritakan Darkam, kata Presiden, semestinya diberi penindakan tegas.

Sayangnya, lurah yang dimaksud Darkam sedang berkegiatan di daerah lain sehingga tidak hadir di acara itu.

Saat dikonfirmasi seusai acara, Menteri Ferry mengaku sejatinya warga tidak dipungut sepeser pun dalam pengurusan sertifikat.

"(Pengurusan sertifikat) kita nol rupiah masuk program khusus di sini. Artinya untuk petani sebagai modal mereka," tegas Ferry.

Menurutnya, perantara yang memungut itu harus 'disekolahkan' lagi.

"Makanya ini sebetulnya mesti 'disekolahin' lagi. Kalau segi anggaran ini nol rupiah, cuma kan kita enggak enak mau membantah itu di depan mereka," ungkap Ferry lagi. (Fathia Nurul Haq/E-1)