Keekonomian Hilirisasi Batu Bara Tantangan Besar RI

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan aspek keekonomian terkait hilirisasi batu bara dan perubahan ke arah energi bersih merupakan tantangan besar yang harus diselesaikan Indonesia .
  
"Aspek keekonomian ini adalah tugas besar yang harus kita selesaikan. Pemerintah mengharapkan kita memiliki kisah sukses dalam peningkatan nilai tambah batu bara," kata Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Selasa.
  
Dia menceritakan peningkatan nilai tambah batu bara sudah dibahas oleh para pakar sejak dua dekade silam, namun proyek tersebut tidak pernah terealisasi karena industri pertambangan batu bara saat itu menghadapi banyak kendala mulai dari regulasi hingga teknologi.

"Isu hilirisasi batu bara bagi saya adalah isu lama yang tidak pernah selesai. 20 tahun lalu sudah dibahas peningkatan nilai tambah batu bara oleh para pakar," kata Ridwan.
  
"Saya tergelitik menyampaikan ini karena sebagai bangsa yang besar di sektor pertambangan, kita sangat lamban dalam konteks peningkatan nilai tambah sumber daya alam,"  tambahnya.
  
Pemerintah Indonesia memberikan insentif untuk produsen batu bara yang menjalankan proyek hilirisasi berupa penghapusan pembayaran royalti 13,5%  kepada negara.

Turunkan Defisit

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Pertamina Hasto Wibowo mengatakan karena belum ada energi alternatif yang secara signifikan bisa menggantikan LPG, implementasi dimethyl ether (DME) 5,2 juta MT per tahun pada 2025 menjadi salah satu solusi utk menurunkan current account deficit dan trade balance deficit.

“Saya yang termasuk mendukung hilirisasi batu bara. Kalau kita semua serius dan ke depan diharapkan semakin progresif, impor LPG akan mulai turun,” kata Hasto.

Menurut Hasto, potensi sumber daya batu bara Indonesia yang diolah menjadi DME yang mencapai 14 miliar MT dapat digunakan dalam jangka panjang. Saat ini tengah dikembangkan fasilitas produksi DME di Sumatera Selatan oleh Air Product yang dilahan milik PT Bukit Asam Tbk dengan kapasitas 1,4 juta MT per tahun atau 1,07 juta MT setara LPG.

Hasto mengatakan ada beberapa skema kerja sama yang sedang dijajaki serius antara Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product. Skema pertama, Bukit Asam fokus menghasilkan batu bara kalori rendah dan Pertamina membeli batu bara yang diproduksi tersebut. Pertamina kemudian menyerahkan batu bara tersebut ke Air Product untuk diproses dengan fee tertentu. Produksi DME tersebut nantinya akan didistribusikan menggunakan jalur eksisting milik Pertamina. 

Menurut Hasto, harga DME tidak bisa lepas dari harga LPG yang dikonsumsi masyarakat luas. Harga LPG historical sangat berfluktuasi. Maka harga dari DME tidak boleh lebih mahal dari LPG, kalau lebih mahal maka selama skema harga subsidi masih diberikan maka pementah akan berikan subsidi lebih besar. 

“Jadi batas atas tidak boleh lebih mahal dari LPG, batas bawah tidak boleh lebih rendah dari LPG. Dalam menetapkan harga DME sebagai LPG, Pertamina sebagai offtaker akan memperhatikan historical harga LPG,” kata Hasto. 

Saat ini harga DME di plant gate China sekitar US$500 per MT atau setara US$655 MT LPG, masih lebih tinggi dari rata-rata harga LPG saat ini. 

Andianto Hidayat, VP Research Tecnology Center Pertamina, menambahkan Pertamina mengharapkan ada kerja sama lain untuk mengembangkan DME yang sama di beberapa lokasi.  “Sumatera dan Kalimantan adalah dua daerah yang kaya batu bara. Ini saatnya kita monetisasi cadangan kekayaan alam Indonesia semaksimal mungkin,” kata Andianto. 

Direktur Pengembangan Bukit Asam Fuad Zulkarnain   mengatakan nilai tambah dari proyek Coal to DME untuk negara, total investasi asing masuk ke Indonesia mencapai US$2,1 miliar.  Selain itu, pemanfaatan sumber daya batu bara kalori rendah sebesar 180 juta ton selama 30 tahun umur pabrik, adanya multiplier efek berupa manfaat langsung yang di dapat pemerintah sebesar Rp800 miliar per tahun atau Rp 24 triliun selama 30 tahun. 

"Proyek Coal to DME juga menghemat neraca perdagangan, mengurani impor LPG sebesar satu juta ton per tahun, menghemat cadangan devisa 9,71 triliun per tahun atau 290 triliun selama 30 tahun, dapat meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata Fuad. (Ant/E-1)