BPJS Ketenagakerjaan atau yang disebut dengan BPJAMSOSTEK menerima kunjungan silaturrahmi dari anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati M.SI dalam rangka penyerapan aspirasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kunjungan tersebut diterima secara langsung oleh Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring, beserta seluruh Asisten Deputi Wilayah dan beberapa perwakilan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di gedung Kantor Wilayah DKI Jakarta.
Dalam sambutanya, Cotta menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir dalam rangka pemberian dukungan sekaligus mendengarkan segala permasalahan dan persoalan yang dihadapi BPJAMSOSTEK baik dari soal pelayanan terhadap peserta, perluasan kepesertaan maupun dari sisi regulasi atau pengawasannya..
Cotta menjelaskan kepada tim Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir bahwa di masa pandemi Covid-19 saat ini, bidang pelayanan BPJAMSOSTEK lebih mengutamakan layanan secara daring atau online melalui Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) untuk menghindari kontak fisik secara langsung dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.
"Namun demikian karena keterbatasan sarana komunikasi yang dimiliki oleh peserta (hand phone yang belum smartphone, gagap teknologi dan sebagainnya) maka kami tetap melayani peserta yang ingin datang langsung ke kantor-kantor Cabang BPJAMSOSTEK untuk mengurus klaim dana Jaminan Hari Tua (JHT)-nya melalui layanan onsite dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat dengan 5M," ucap Cotta dalam keterangan pers, Jumat (5/3).
Dari sisi kepesertaan, Cotta juga memberikan paparan bahwa saat ini terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kepesertaan yakni banyaknya pemberi kerja atau badan usaha yang gulung tikar dan merumahkan pekerjanya akibat terdampak dari pandemi Covid-19 ini.
"Terkait persoalan tersebut, pemerintah melalui BPJAMSOSTEK telah mengeluarkan program relaksasi iuran kepada pemberi kerja yang telah berakhir sampai bulan Februari lalu dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Cotta.
Cotta juga menyampaikan perlunya regulasi baru soal program penerima bantuan iuran (PBI) bagi peserta yang tidak mampu khususnya bagi tenaga kerja rentan atau tenaga kerja bukan penerima upah, mengingat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini wajib bagi seluruh pekerja di Indonesia.
"Manajemen BPJAMSOSTEK saat ini juga sedang mempersiapkan program baru yakni jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang telah digagas oleh pemerintah, kami masih menunggu bagaimana regulasi dan implementasinya di lapangan nanti," tambah Cotta.
Pada kesempatan tersebut, beberapa perwakilan dari Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa persoalan dan kendala yang dihadapi di unit kerjanya.
Mendengarkan persoalan dan tantangan yang dihadapi BPJAMSOSTEK, Mufidayati sepakat untuk melakukan upaya-upaya dalam mendorong peningkatan pelayanan dan perlindungan baik melalui sosialisasi-sosialisasi di lapangan.
Ia setuju untuk memperbaiki kembali regulasi-regulasi yang ada atau membuat regulasi baru yang lebih baik lagi khususnya di tengah menghadapi situasi pandemi Covid-19 seperti ini.
"Kami akan memberikan support kepada BPJAMSOSTEK, salah satunya melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," terang Mufidayati.
Mufidayati juga akan mendorong dan terus mensupport BPJAMSOSTEK agar lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih sukses lagi kedepan.
'Mudah-mudah pertemuan silaturrahmi ini bisa membawa kebaikan dan manfaat buat kita semua," tutup Mufidayati. (RO/OL-09)
