PPATK Kantongi Data Panama Papers

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sejak lama me­ngantongi data transaksi yang sebagiannya masuk taut­­an ‘the Panama Papers’.

“Ada (data transaksinya) ke Pana-ma, BVI, Cayman, Luksemburg, Swiss,” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso saat dihubungi, kemarin.

Guna menelusuri hal itu, PPATK bekerja sama dengan Ditjen Pajak Kementerian Ke­u­angan dan Kejaksaan Agung un­tuk membuat satuan tugas. Data laporan hasil analisis (LHA) PPATK pun diberikan kepada kedua lembaga tersebut.

Dokumen ‘Panama Papers’ menye­but­kan sejumlah tokoh penting di se­­luruh dunia, termasuk pengusaha dan pejabat Indonesia yang diduga me­lakukan pencucian uang dan pe­­­­ngemplangan pajak melalui jasa kantor hukum di Panama, Mossack Fonseca.

Kejaksaan Agung akan memproses dugaan kasus penggelapan pajak yang dibeberkan dalam ‘Panama Pa­pers’. “Kalau ada indikasi (pengge­lapan pajak) seperti itu, kita minta pen­jelasan dari mereka (Kementeri­an Keuangan),” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Hal lazim
Terkait dengan penyebutan nama-nya dalam ‘Panama Papers’, pengusaha yang juga bakal calon Gubernur DKI 2017-2022 Sandiaga Uno mengatakan, di dunia bisnis, khususnya dalam proses investasi dan penciptaan lapangan kerja, seorang pengusaha sangat la­zim menggunakan jasa pe­nyedia offshore corporations, perusa­haan bayangan di yurisdiksi bebas pajak. Untuk itu, ia berani memilih Mossack Fonseca sebagai mitranya.
“Namun, tentu dalam penggunaan jasa offshore corporations itu semua dalam koridor hukum,” ungkap Sandiaga saat dihubungi Metrotvnews.com. kemarin.

Lain halnya dengan Anindya N Bak­rie, anak pengusaha yang juga Ketua Umum Partai Golkar Abu­rizal Bakrie. Nama CEO PT Bakrie Global Ventura itu tercantum dalam daftar nama orang Indonesia yang masuk ‘Panama Papers’. Namun, Anin­dya enggan berkomentar. “Memang lagi seru, ya? Saya belum baca, baru di-forward link-nya ke saya. Saya mesti baca dulu,” ucapnya saat ditemui di Ja­karta, kemarin.

Senada, Ketua Umum Kadin Indone­sia Rosan P Roeslani juga bungkam. Na­­ma pribadi dan perusahaannya, PT Recapital Advisor, tercatat menggunakan jasa Mossack Fonseca. “Karena kalau saya komentar, berarti kan saya atas nama Kadin. Jadi saya mesti tahu lebih detail lagi,” kilah Rosan.

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) Hariyadi Sukamdani, bisa saja pa­ra pengusaha menaruh uang me­­reka di luar negeri untuk alasan ke­amanan. “Mungkin alasannya lebih ke security berbentuk portofolio keluarga,” ujar dia saat ditemui di Ja­karta, kemarin.

Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Budi Gunadi Sa­­dikin pun mengatakan tindakan pa­ra pengusaha yang menyimpan da­­na di luar negeri tidak salah secara legal karena tidak ada aturan di Indonesia. Akan tetapi, tindakan tersebut dinilai tidak etis. “Secara legal tidak salah, tapi secara etis itu salah. Kalau dapat uang di sini, ya bayar pajak di sini,” cetusnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut aset melebihi Rp11.400 triliun milik orang Indone­sia selama ini ditempatkan di tax heaven country (negara bebas pajak). “Potensinya melebihi PDB,” ujar Bambang di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin. (Jes/Gol/Jay/X-6)