Wapres Usul Jajaki Dana Syariah untuk Kurangi Angka Defisit Rumah

PEMERINTAH menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada 2024 dari 11,4 juta pada tahun 2021.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pemerintah mengestimasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp780 triliun untuk mencapai target tersebut yang dananya bersumber dari APBN dan swasta. 

“Pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia),” kata Ma’ruf saat membuka Musyawarah Nasional Apersi ke-VI secara virtual, Selasa (9/2).

Ma’ruf menjelaskan, angka perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya terus bertambah setiap tahunnya. Pemerintah, imbuh Ma’ruf, telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal.

“Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan terhadap rumah juga terus bertambah. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya,” tuturnya.

Baca juga: Kehadiran Bank Syariah Bisa Tingkatkan Perekonomian

Ma’ruf optimistis para pengembang Apersi dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional.

“Terlebih menurut informasi yang saya peroleh, mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana,” ungkapnya.

Terkait dengan pendanaan, Ma’ruf menjelaskan, sejalan dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang terus berkembang, maka industri properti syariah juga ikut tumbuh dan berkembang. Komposisi penduduk Indonesia saat ini menempati posisi keempat dunia, tentu menjadi daya tarik yang sangat diperhitungkan oleh investor dari banyak negara.

“Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia tentunya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis properti syariah,” tukasnya.

Menurut Ma’ruf, hingga akhir 2020, aset industri jasa keuangan syariah telah mencapai Rp1.802,86 triliun yang sekaligus menunjukkan potensi sangat besar untuk pendanaan properti syariah.

“Oleh karena itu saya sangat mendukung dan berharap agar APERSI beserta pengembang perumahan lainnya dapat menggali dan mengembangkan potensi pengembangan properti dengan pembiayaan syariah dalam rangka mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia,” pungkasnya.(OL-5)