Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada 2024 dari 11,4 juta pada tahun 2021.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pemerintah mengestimasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp780 triliun untuk mencapai target tersebut yang dananya bersumber dari APBN dan swasta.
“Pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia),” kata Ma’ruf saat membuka Musyawarah Nasional Apersi ke-VI secara virtual, Selasa (9/2).
Ma’ruf menjelaskan, angka perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya terus bertambah setiap tahunnya. Pemerintah, imbuh Ma’ruf, telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal.
“Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan terhadap rumah juga terus bertambah. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya,” tuturnya.
Baca juga: Kehadiran Bank Syariah Bisa Tingkatkan Perekonomian
Ma’ruf optimistis para pengembang Apersi dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional.
“Terlebih menurut informasi yang saya peroleh, mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana,” ungkapnya.
Terkait dengan pendanaan, Ma’ruf menjelaskan, sejalan dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang terus berkembang, maka industri properti syariah juga ikut tumbuh dan berkembang. Komposisi penduduk Indonesia saat ini menempati posisi keempat dunia, tentu menjadi daya tarik yang sangat diperhitungkan oleh investor dari banyak negara.
“Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia tentunya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis properti syariah,” tukasnya.
Menurut Ma’ruf, hingga akhir 2020, aset industri jasa keuangan syariah telah mencapai Rp1.802,86 triliun yang sekaligus menunjukkan potensi sangat besar untuk pendanaan properti syariah.
“Oleh karena itu saya sangat mendukung dan berharap agar APERSI beserta pengembang perumahan lainnya dapat menggali dan mengembangkan potensi pengembangan properti dengan pembiayaan syariah dalam rangka mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia,” pungkasnya.(OL-5)
Fokus utama expo kali ini adalah penguatan ekosistem halal dan pengenalan layanan unggulan BSI Bank Emas.
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
Strategi pemanfaatan ekonomi syariah dalam lima tahun ke depan akan difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata halal.
Sejarah mencatat, sejak lama halalbihalal telah menjadi tradisi khas Indonesia yang mengisi ruang-ruang sosial pasca-Idul Fitri pada bulan Syawal.
Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip Dasar. Pelajari prinsip dasar sistem ekonomi syariah di Indonesia. Temukan fondasi keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved