Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI laporan Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP Indonesia yang menyebut para pelaku UMKM mengaku tidak bisa bertahan lebih dari 10 bulan akibat pandemi covid-19, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui bahwa hal itu akan terjadi jika pandemi tidak bisa segera diatasi oleh pemerintah.
"Iya dampak pandemi memang sangat berat bagi UMKM, banyak yang tidak bisa berusaha lagi dan mereka juga mengalami turun omzet. Kalau pandemi ini tidak bisa segera kita atasi, maka betul Seperti laporan UNDP, akan banyak yang tidak bisa bertahan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (22/1).
Teten menambahkan, di tahun 2021 ini, pemerintah harus melanjutkan program perlindungan untuk UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar kelangsungan hidup UMKM dapat berlanjut sampai pandemi benar-benar selesai.
"Program perlindungan pemerintah terhadap UMKM harus terus dilanjutkan tahun 2021 ini. Baik itu program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi pajak dan pinjaman murah. Termasuk hibah modal kerja untuk usaha mikro yang belum bankable," kata Teten.
Selain itu, Teten juga mengharapkan adanya sinergi antar kementerian atau lembaga (K/L) dan BUMN untuk ikut menjamin keberlangsungan hidup UMKM.
Baca juga : Ini 3 Masalah Utama UMKM Indonesia Selama Pandemi
Hal itu dapat dilakukan dengan menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Selain itu, Teten juga berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyerap produk UMKM.
"Pemerintah pusat, daerah dan BUMN juga perlu menyerap produk-produk UMKM dan tentu komsumsi masyarakat juga harus dimanfaatkan dengan cara membeli produk UMKM," pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Ekonom UNDP Indonesia Rima Prama Artha menuturkan 90% pelaku UMKM mengalami penurunan permintaan atas produk mereka selama pandemi.
Laporan dari survei UNDP bersama Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia itu melibatkan 1.180 UMKM yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa pada Juli-Agustus 2020, dengan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus.
Hasil survei juga memperlihatka bahwa pelaku UMKM mengharapkan bantuan lain dari pemerintah seperti akses pemasaran untuk mendongkrak penjualan produk. Dari survei UNDP juga disebutkan, lebih dari 40% UMKM telah menjual produknya melalui pasar online.
UNDP menilai sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terbesar di Asia Tenggara menurut PDB. Sektor ini dikatakan mempekerjakan 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia pada 2018. (OL-2)
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved