Ekonom: Pandemi Jadi Momentum Benahi Sektor Industri

PANDEMI covid-19 yang merebak di Indonesia harus menjadi pelajaran bagi pemerintah utamanya pembenahan di sektor industri. Diversifikasi bahan baku mutlak dilakukan untuk menghindari ketergantungan impor dari Tiongkok.

Demikian dikatakan ekonom dari Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Selasa (29/12).

"Di awal pandemi kita saksikan industri elektronik kesulitan mendapatkan bahan baku karena menggantungkan market untuk bahan baku ke Tiongkok," imbuhnya.

"Ketika Tiongkok lockdowon, mereka akhirnya kesulitan mendapatkan bahan baku. Alhasil, evaluasinya berada pada mencari sumber alternatif bahan baku tidak terpaku di satu negara," sambung Yusuf.

Tak hanya itu, dia juga menilai diversifikasi negara tujuan ekspor sama pentingnya untuk segera dilakukan pemerintah. Karena, hal tersebut berkaitan dengan kinerja produksi industri manufaktur Tanah Air.

Pemerintah perlu melihat peluang terkait kebijakan perdagangan di tengah pandemi agar industri nasional memiliki daya tahan yang lebih kuat. Meski dalam beberapa bulan terakhir neraca perdagangan mengalami surplus, kata Yusuf, nyata tingkat ekpsor dan impor berada dalam posisi yang lemah.

Menyoal target pemerintah dalam porgram substitusi impor yang sebesar 35% di akhir 2022, Yusuf berpendapat langkah itu akan melalui jalan yang tidak mulus. Untuk mencapai impian itu, pengambil kebijakan perlu mematangkan kebijakan pendukung seperti dana riset, kebutuhan infrastruktur dan menguatkan koordinasi antara institusi negara.

"Namun, dengan masih beradanya ekonomi Indonesia dalam periode pemulihan dalam dua tahun mendatang tentu hal ini merupakan hal yang tidak ringan," tuturnya.

Pekerjaan rumah yang akan dihadapi pemerintah juga dinilai akan menantang. Sebab, kala agenda penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dijalankan, pengambil kebijakan perlu melanjutkan reindustrialisasi.

Itu dapat dilakukan dengan mendorong masuknya investasi di sektor ke Tanah Air dengan insentif yang tepat. "Di sisi lain, kebijakan belanja APBN perlu diarahkan untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor industri baru, terutama aktivitas riset dan inovasi," pungkasnya. (OL-8)