Pemerintah menjadikan Kawasan Industri Khusus (KIK) Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai prioritas pembangunan untuk menggaet investasi dalam membangkitkan perekonomian nasional. Konstruksi KIK seluas 2.112 hektare itu ditargetkan rampung pada 2022, dan beroperasi di 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kawasan tersebut sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. "Berdasarkan Perpres 56 Tahun 2018 juga kawasan industri Teluk Bintuni ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Tahap selanjutnya dokumen RPJMN 2020-2024 ditetapkan sebagai salah satu kawasan industri prioritas," ujar Airlangga dalam Bintuni Energy Forum secara virtual, kemarin.
Airlangga menuturkan saat ini perusahaan petrokimia asal Eropa, Chayil Energy, telah tertarik menanamkan investasi di KIK Teluk Bintuni sebesar US$2 miliar atau Rp28 triliun untuk membangun pabrik petrokimia.
Pada forum yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat mandat menggarap pembangunan pabrik pupuk dan petrokimia di KIK tersebut.
"Kami saat ini merencanakan untuk membangun pabrik pupuk di kawasan Bintuni. Kami telah menugaskan PT Pupuk Indonesia, sebagai BUMN yang terbesar, untuk melaksanakan proyek tersebut," ungkap Arifin.
Arifin menyebutkan pabrik tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri hilir dalam negeri terhadap produk petrokimia.
Dia menuturkan cadangan migas di wilayah Indonesia Timur masih besar dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan pabrik petrokimia. Berdasarkan survei seismik baru 30% potensi migas di kawasan tersebut yang dieksplorasi. Selain itu, baru ada 10 sumur eksplorasi.
Selain itu, Kemen ESDM juga tengah membangun kilang gas alam cair (LNG) Tangguh Train 3 dengan nilai investasi US$9 miliar. Kilang itu diproyeksikan rampung pada kuartal III 2021. (Ins/E-3)
