MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan enam provinsi yang akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dari sebelumnya yang terpublikasi hanya lima provinsi.
Enam provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
"Ada enam provinsi yang menetapkan upah minimum 2021 lebih tinggi dari 2020. Provinsi yang terakhir melaporkan ikut menaikkan UMP tahun depan ialah Bengkulu," ungkapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR, kemarin.
Ida menambahkan, 27 provinsi lainnya dipastikan tetap menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020. Satu provinsi lainnya, yakni Gorontalo, belum mengambil keputusan mengenai upah minimum. "Sampai sekarang hanya ada satu provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2021, yaitu Provinsi Gorontalo," kata Ida.
Ia juga telah menerbitkan Surat Edaran Menaker No 11/2020 yang berisi amanat kepada gubernur di tiap provinsi untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami dapat memahami banyak daerah yang enggak menaikkan UMP 2021 karena kondisi akibat pandemi covid-19. Namun, saya minta diperhatikan juga nasib para pekerja yang sudah berusaha di masa pandemi ini," timpal Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.
Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga melaporkan realisasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) per 23 November 2020 yang sudah mencapai Rp21,3 triliun atau 77,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp28,14 triliun.
Realisasi penyalurannya terbagi dalam dua gelombang, gelombang pertama tersalurkan Rp14,7 triliun kepada 12,25 juta penerima BSU.
"Sementara untuk gelombang kedua sudah tersalurkan Rp7,1 triliun kepada 5,9 juta penerima BSU. Gelombang kedua ini masih berlangsung dan saat ini sedang dalam dalam proses pencairan," ungkapnya. (Des/E-2)
