KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menggelar training of trainers (ToT) pada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Kepala BRSDM Sjarief Widjaja menyebut pelatihan bagi Pokmaswas dilakukan dalam rangka mendukung peran masyarakat dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
"Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Pokmaswas memiliki perlindungan dan payung hukum yang kuat," tutur Sjarief dalam keterangan resminya, Selasa (24/11).
Dia menyebut, ToT ini digelar hingga 30 November dan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari empat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Bali, dan lainnya.
Untuk ToT Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) juga digelar KKP dengan konsep penyeimbang tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikana yang mempertimbangkan pengetahuan, informasi, dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan.
“Kerja sama pengawasan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat ini telah menciptakan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan,” tutur Sjarief.
Adapun EAFM menjadi isu penting, kata Sjarief, mengingat terjadinya ancaman kelestarian sumber daya ikan, degradasi habitat perairan pesisir dan laut, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran manusia atas kelestarian perairan.
“Pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya menjaga ekosistem sangat dibutuhkan agar ketersediaan stok ikan tetap terjaga. Inisiasi EAFM di WPP-NRI ini merupakan bukti konsistensi KKP dalam meningkatkan produksi perikanan tanpa merusak ekosistem,” jelas Sjarief.
Ia menilai, pengelolaan perikanan yang efektif dan bertanggung jawab mutlak diperlukan untuk melindungi tiga unsur utama yaitu ekosistem, sosial ekonomi, dan tata kelola perikanan. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sumber daya hayati secara berkelanjutan.
“Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang tepat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam perencanaan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem," pungkas Sjarief. (E-3)
