Belanja Barang dan Jasa Rendah

HINGGA November ini, realisasi belanja barang dan jasa 2020 tidak sampai 50% dari total anggaran sebesar Rp1.027 triliun.

Dengan kata lain, anggaran jumbo dalam APBN yang seyogianya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat tersebut menjadi sia-sia.

Sampai-sampai Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk membuat perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

“Ingat 22 (Desember) kita sudah tutup masuk ke libur panjang akhir tahun. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita melakukan perubahan,” kata Presiden ketika membuka Rakornas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 2020: Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan secara virtual, kemarin.

Menurut Kepala Negara, banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara biasa bahkan dalam situasi krisis seperti ini. Pola kerja biasa-biasa saja belum berganti menjadi extraordinary yang sarat dengan terobosan.

Akibatnya, realisasi belanja yang sudah dianggarkan, baik di APBN maupun APBD menjadi terlambat.

“Praktis tinggal sebulan ini anggaran pengadaan barang dan jasa harus betul-betul kita belanjakan sesuai rencana APBD dan APBN,” lanjut Jokowi.

Presiden sempat menyindir anggaran pengerjaan konstruksi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) baru digunakan sebesar Rp48,80 triliun.

“Sekarang sudah 18 November masih ada untuk proses konstruksi. Ini konstruksi masih dalam proses Rp48,80 triliun terus kapan ngerjainnya,” ungkap Jokowi.

Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, sebelumnya memaparkan bahwa sampai 9 November realisasi pengadaan barang dan jasa baru mencapai Rp289,34 triliun.

Dari total anggaran sebesar Rp1.027 triliun, jumlah pagu pengumuman e-tendering sebesar Rp289,34 triliun dalam proses sebesar Rp60,58 triliun, untuk pengerjaan konstruksi Rp48,80 triliun, untuk kementerian/lembaga sebesar Rp41,55 triliun, dan Pemda Rp7,25 triliun.

“Dengan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dan SDM yang semakin baik dan penghematan anggaran Rp90 triliun,” ujar Roni.

Kolaborasi

Ke depan, Roni berharap ada kerja sama pihaknya dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kolaborasi teknologi.

Kolaborasi dimaksud melalui integrasi sistem seperti OSS BKPM untuk data perizinan usaha, data konfi rmasi status wajib pajak (KSWP) dengan Kementerian Keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk data Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dengah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

“Kami juga melakukan kolaborasi teknologi dengan membuat e-marketplace serta meluncurkan program belanja pengadaan. Program itu memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai maksimal Rp50 juta,” ungkap Roni.

Upaya LKPP lainnya ialah membentuk SDM pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional serta unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) unggul dan modern. (X-3)