PMN Nontunai BUMN Diberi Aset

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta menyampaikan rencana pemerintah yang akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) yang bersifat nontunai pada tahun depan.

"Kami merencanakan ada beberapa PMN yang sifatnya nontunai tahun depan. Ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya," kata Isa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Hal itu, sambung Isa, berangkat dari seringnya kementerian/lembaga (K/L) membangun atau membeli sesuatu yang kemudian diserahkan kepada BUMN untuk digunakan. "Nah serah terimanya ini harus diresmikan dalam bentuk penambahan modal kepada BUMN tersebut," ujarnya.

Isa mencontohkan PMN nontunai yang harus diselesaikan di tahun depan ada di PT PLN (Persero) senilai Rp872,4 miliar yakni pengadaan barang oleh Kementerian ESDM.

Kemudian PT Pertamina (Persero) dalam bentuk pompa bahan bakar pesawat di Pelabuhan Udara Juanda yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan, dan kemudian akan diserahkan ke Pertamina sehingga menjadi aset Pertamina.

Tak hanya itu, untuk Pertamina juga ada barang milik Kementerian ESDM berupa jaringan gas yang dibangun Kementerian ESDM dan akan diserahkan ke Pertamina dalam bentuk penambahan modal negara.

Selanjutnya PT Istaka Karya akan mendapat dukungan dari Kementerian PU-Pera berupa lahan di Cengkareng, Semplak (Bogor), dan Watukosek (Pasuruan). "Ini tentunya juga memerlukan penegasan di dalam penambahan PMN," kata Isa.

Sementara untuk PT Hutama Karya, akan didukung melalui barang-barang milik negara berupa tanah yang nanti bisa dikembangkan sehingga mampu mendapatkan revenue tambahan.

Isa memperkirakan tahun depan masih dibutuhkan fleksibilitas untuk mendukung BUMN tertentu dalam rangka melakukan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat "Jadi kemungkinan kita akan melihat adanya tambahan-tambahan PMN untuk yang lain," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Isa memaparkan realisasi PMN per 10 November 2020 telah mencapai Rp16,95 triliun.

PMN tunai

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi daring yang digelar pada awal November lalu, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur menyampaikan Kementerian Keuangan mengalokasikan PMN dalam APBN 2021 sebesar Rp42,38 triliun kepada delapan BUMN dan satu lembaga.

"Secara total, alokasi PMN ke BUMN dan lembaga itu jumlahnya di APBN 2021 Rp42,38 triliun yang diberikan ke delapan BUMN dan satu lembaga," kata Meirijal.

Delapan BUMN dan satu lembaga itu terdiri dari PLN, Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Pelindo III, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PAL Indonesia, dan Indonesia Eximbank atau LPEI. (Ant/E-2)