Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 masih jauh dari estimasi. WPP 718 meliputi perairan timur seperti Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor.
Pelaksana tugas (Pt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menuturkan total produksi perikanan tangkap di WPPNRI 718 pada tahun 2018 tercatat mencapai 236.000 ton.
"Padahal estimasi potensi di wilayah tersebut mencapai sebesar 2.637.565 ton berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017," sebut Zaini dalam keterangannya, Kamis (12/11).
KKP mendorong pelaksanaan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 718 dan memaksimalkan kapasitas serta fasilitas pelabuhan perikanan serta logistik pengangkutan ikan.
“Kita akan dorong para pelaku usaha untuk menangkap ikan di wilayah ini. Meski demikian harus didukung dengan pencatatan data perikanan yang baik," kata Zaini.
Baca juga: KKP Dorong Masyarakat Buka Startup di Bidang Perikanan
Zaini menambahkan pihaknya akan mengkaji ulang fasilitas pelabuhan perikanan juga kapasitas pendaratan hasil tangkapan yang ada saat ini di WPPNRI 718. Selain itu juga akan mengoptimalkan dan mengembangkan usaha perikanan di sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).
"Ini menjadi penting untuk memotong biaya dan waktu. Kalau kita bisa olah dan ekspor ikan langsung dari WPPNRI 718," jelas Zaini.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Trian Yunanda menjelaskan strategi yang akan ditempuh KKP dalam mengelola WPPNRI 718 di antaranya dengan mengatur pemanfaatan perikanan, meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang serta mangrove dan mengurangi tangkapan ikan nontarget.
“Ini kita lakukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan, habitat dan lingkungannya secara berkelanjutan," pungkasnya.(OL-5)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved