Peran Fintech Makin Besar

INKLUSI keuangan digital memiliki peran untuk percepatan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pembiayaan berbasis fintech. 

Penyaluran program-program stimulus ekonomi dari pemerintah disalurkan end to end melalui platform digital.

"Ke depan fintech akan semakin berperan dalam digitalisasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Saat ini tingkat inklusi keuangan mencapai 76%. Target yang diminta Presiden adalah 90% di 2024. Digitalisasi layanan keuangan akan menjadi isu krusial dan menjadi tantangan serta membutuhkan infrastruktur yang lebih kuat terutama dalam know your client (KYC) dan open banking API, serta talenta gap dalam memberi layanan keuangan digital," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran Indonesia Fintech Society, Senin (9/11).

Diperkirakan 5 juta agen fintech yang telah melayani keuangan digital dengan potensi untuk melayani kelompok pedesaan. Tahun 2019, laporan Google, Temasek menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asean. Fintech berperan besar dengan estimasi nilai US$ 40 miliar dan pertumbuhan tahunan hampir 50%.

Di tahun 2025 fintech diperkirakan meningkat lebih dari US$ 100 miliar, terutama dalam pembayaran digital, e-commerce, transportasi online, distribusi barang.

Pada segmen penyaluran pinjaman, akumulasi penyaluran peer to peer landing sudah mencapai lebih dari Rp 100 triliun hingga September 2020 atau naik sebesar 113 persen secara year on year. Usia lender ataupun borrower didominasi oleh kelompok muda 19-35 tahun. 

"Ekosistem ini diharapkan terus tumbuh untuk membantu inklusi keuangan kepada segmen yang selama ini belum mendapatkan akses keuangan di Indonesia. Pemerintah menyadari untuk mengikuti perkembangan, dilakukan uji coba secara terbatas (regulatory sand box) dimana inovator dan fintech terus mengembangkan teknologinya sambil diawasi pemerintah dalam hal ini OJK," kata Airlangga.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan seharusnya literasi keuangan akan mempengaruhi inklusi keuangan. Namun yang terjadi di Indonesia hasil survei OJK di 2019 menunjukkan situasi yang terbalik. Indeks inklusi keuangan di Indonesia lebih tinggi yaitu sebesar 76% dibandingkan  dengan indeks literasi keuangan yang hanya sebesar 38%.

"Artinya masyarakat Indonesia masuk ke dalam inklusif keuangan, atau masuk ke dalam sistem keuangan, tanpa terlalu paham apa itu transaksi keuangan ataupun masalah keuangan," kata Nurhaida.

Dia menyontohkan bagaimana stimulus ekonomi lewat program prakerja disalurkan melalui rekening. Masyarakat yang membutuhkan bantuan ini belum tentu memiliki literasi keuangan yang tinggi, namun mereka membuka rekening karena butuh. Kelompok masyarakat ini masuk dalam penghitungan inklusi keuangan.

"Maka ke depan kita butuh upaya agar masyarakat masuk dalam kegiatan keuangan dengan betul-betul paham masalah keuangan," kata Nurhaida.

Ini yang membuat pemerintah melihat peran fintech memang luar biasa, menjangkau masyarakat secara lebih luas sampai wilayah remote Indonesia ditambah pengguna internet yang besar semakin menjadi kekuatan fintech untuk menjangkau nasabah.

"Ke depan fintech diharapkan bisa memasukan program edukasi, program literasi di dalam fitur dari fintech tersebut," kata Nurhaida. (E-1)