Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Disarankan Ubah Skema Bansos

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah untuk mengubah skema bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah.

“Pemulihan ekonomi akan terasa di triwulan IV bila skema bansos diubah dan fokus pada 20% kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga melalui skema bantuan full tunai,” ujarnya dalam diskusi virtual, Minggu (8/11).

Usulan itu berlandaskan pada kondisi konsumsi rumah tangga di triwulan III 2020 yang terbilang lemah meski mengalami sedikit perbaikan dari triwulan sebelumnya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga di triwulan IIII 2020 tumbuh -4,04%, naik sedikit dari triwulan II 2020 yang tumbuh -5,52%.

Padahal, kata Tauhid, realisasi penyerapan bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp176,38 triliun, lebih tinggi dibanding pos lain. Itu dinilai belum efektif lantaran konsumsi rumah tangga tidak ikut meningkat signifikan.

Lemahnya konsumsi rumah tangga itu dapat pula dilihat dari terbatasnya pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang tumbuh -0,69%. Padahal sektor tersebut merupakan sektor esensial dan kebutuhan utama yang dasar untuk dipenuhi masyarakat.

Baca juga : BSU Tahap Kedua Cair pada Senin Besok

“Sektor makanan dan minuman masih rendah meski bergeser sedikit dan tetap berada pada posisi minus. Ini menunjukkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Realisasi bansos yang sifatnya sembako dan non sembako tidak mampu mengerek sektor makanan dan minuman,” imbuh Tauhid.

“Katakanlah ini sudah menyasar sebagian penduduk atau 60% masyarakat terbawah, tapi kenapa tidak optimal konsumsi masyarakat, khususnya makanan dan minuman, padahal itu kebutuhan pokok. Saya kira ada persoalan dengan sasaran data yang tidak benar dan jumlah yang tidak memadai,” sambungnya.

Tauhid menambahkan, konsumsi rumah tangga yang cenderung lemah itu karena masyarakat kelas menengah atas masih membatasi konsumsinya. Berbeda dengan masyarakat bawah yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat menengah atas membutuhkan kepastian dan kepercayaan dalam konteks penanganan pandemi untuk kembali melakukan konsumsi.

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk terus berbenah dalam penanganan pandemi covid-19. Penekanan penyebaran virus melalui kampanye dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengembalikan rasa percaya dan aman di masyarakat dalam beraktivitas.

“Konsumsi kelas menengah ke atas perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kampanye penerapan protokol kesehatan, karena persoalannya adalah trust bahwa mereka dalam kondisi aman ketika melakukan konsumsi,” pungkas Tauhid. (OL-7)