Angkat Produk Nasional Butuh Langkah Nyata Jokowi

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda untuk memprioritaskan penyerapan produk yang memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dinilai masih tidak berjalan efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih terpinggirkannya produk dalam negeri dalam pengadaan barang oleh berbagai instansi dan BUMN.

Demikian benang merah yang disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Indonesia Johnny Darmawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, dan pengamat industri Jodjana Jodi dalam diskusi dengan Wakil Ketua DPR yang membidangi industri dan pembangunan, Rachmat Gobel, Minggu (1/11).

"Kondisi ini sebetulnya bukan masalah baru. Fakta ini sudah menjadi problem menahun dan telah diketahui secara detail oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya," kata Johnny Darmawan.

Dalam menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Rachmat Gobel mengatakan pihaknya sebagai lembaga kontrol kebijakan pemerintah menanggapi serius seluruh masukan yang disampaikan oleh pakar dan pelaku industri itu. Baginya, persoalan terssebut harus dibicarakan secara intensif dengan pemerintah maupun BUMN untuk menemukan jalan keluar yang lebih efektif agar upaya pemulihan ekonomi bisa lebih cepat dilakukan.

"Perlu dibicarakan pula apa yang menjadi kesulitan kementerian/lembaga maupun BUMN dalam melaksanakan instruksi Presiden tersebut. Apakah karena persoalan teknis? Persoalan kontrak yang sudah terjadi sejak lama? Atau produk lokal memang tidak bisa mendapat peran penting?" ujarnya.

Rachmat mengakui, dalam berbagai kunjungan kerjanya ke pusat-pusat industri, keluhan soal pelaksanaan pengadaan barang pemerintah dan BUMN sering dikeluhkan para pelaku industri.

"Saya harap berbagai persoalan ini harus segera ditanggapi oleh Presiden Jokowi agar niat membangun industri nasional yang kuat bisa terealisasi dengan baik," tegasnya. (RO/E-2)