Pemerintah Dorong Daya Beli dengan Mempercepat Realisasi Bansos

PEMERINTAH akan terus mendorong daya beli masyarakat di masa pandemi covid-19 melalui realisasi bantuan sosial seperti Program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Prakerja.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui siaran pers, Senin (2/11). "Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan," tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah menganggarkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp37,87 triliun dengan manfaat Rp2,4 juta per pekerja. Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. Sedangkan masyarakat yang belum dan atau ter-PHK maupun dirumahkan, pemerintah menyediakan program Kartu Prakerja.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM. Di sektor itu pula pemerintah memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.

Airlangga menjelaskan, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan. Program ini menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran sebesar Rp22 triliun dan kini mengalami perluasan menjadi Rp28 triliun.

Terkait realisasi penempatan dana, Airlangga menuturkan, penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II sebesar Rp47,5 triliun. Sedangkan total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp166,39 triliun.

Penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II adalah sebesar Rp14 triliun sedangkan total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp17,39 triliun. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp3 triliun yang per tanggal 16 Oktober 2020 total penyaluran kreditnya telah mencapai Rp1,70 triliun.

Lebih lanjut, kata Airlangga, pemerintah mendorong transformasi ekonomi pascacovid-19, salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60%. Pihaknya berencana berfokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, dan transformasi 4.0.

"Selain itu, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Ke depan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. "Ini juga didorong untuk melakukan subsitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik," pungkas Airlangga. (OL-4)