Kemitraan Fleksibel Disiapkan

STAF Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menyebut pemerintah tengah membuat konsep kemitraan yang lebih fleksibel bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, sektor tersebut diharapkan bisa tumbuh dengan baik sekalipun tengah diterjang pandemi covid-19.

Secara rinci, Arif menjelaskan fleksibilitas tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk jangka waktu tagihan pinjaman yang elastis. Artinya, perbankan selaku kreditur tidak menetapkan tagihan per bulan, tetapi menyesuaikan pendapatan para pelaku UMKM tersebut.

"Contoh paling sederhana ialah usaha pertanian. Skema tagihan mereka jangan dibuat per bulan. Otoritas perlu mereformulasi, misalnya dengan pembayaran setelah panen. Ini bisa dilakukan dengan memberi jaminan dari lahan yang mereka miliki," ujar Arif dalam diskusi virtual Meneropong Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bidang Ekonomi Kerakyatan, kemarin.

Fleksibilitas, sambungnya, juga bisa diterapkan dalam ruang gerak pelaku UMKM. Selama ini ia melihat peran UMKM dalam rantai pasok begitu terbatas sehingga sulit untuk berkembang.

"Dengan potensi sektoral yang sangat besar, UMKM mestinya bisa memiliki daya saing yang baik sehingga menjadi salah satu bagian dari mantai rantai global yang signifikan," tuturnya.

Cara tersebut bisa diwujudkan dengan mendorong UMKM memperluas pasar ke berbagai toko ritel di Tanah Air. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, UMKM tentu butuh pendampingan dan pengawasan yang intensif demi menjaga kualitas produk mereka.

"Kalau bisa, kita butuh aturan yang lebih solid dan memihak akan hal ini," tandas Arif.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan tren perekonomian Indonesia yang sudah menunjukkan arah membaik dan telah meninggalkan masa paling buruk selama masa pandemi covid-19.

"Jadi, tren kita secara perlahan sudah menunjukkan tren positif dan membaik," ungkapnya.

Terpapar pandemi

Di diskusi yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Rully Indrawan menegaskan kondisi pandemi covid-19 telah memengaruhi keberlangsungan hidup UMKM.

Ia memaparkan, berdasarkan data Kemenkop UKM, pandemi telah mengganggu kinerja UMKM. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dalam program tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp123,46 triliun untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Rp28,8 triliun di antaranya dialokasikan dalam bentuk Banpres Produktif UMKM. Lewat Banpres tersebut, tiap pelaku UMKM mendapat dana hibah sebesar Rp2,4 juta. Hingga 20 Oktober 2020, telah terealisasi Rp21,98 triliun.

"Saat ini sudah terealisasi hampir 70% untuk 12 juta UMKM dan pendaftaran masih dibuka sampai November," ujar Rully.

Ia mengatakan, dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi pengembangan kerja sama antara kementerian/lembaga (K/L) untuk pengembangan koperasi dan (UMKM).

"Hal yang bagus dalam satu tahun terakhir ialah kolaborasi antar K/L untuk pengembangan UMKM. Ini luar biasa, ini komitmen Presiden yang harus kita apresiasi," pungkasnya. (Des/E-2)