Pemerintah Cari Konsep Kemitraan UMKM yang Fleksibel

PEMERINTAH berupaya mengembangkan konsep kemitraan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta. Upaya itu diharapkan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, yang tertekan dampak pandemi covid-19.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan fleksibilitas bisa direalisasikan dalam bentuk jangka waktu pinjaman. Artinya, perbankan selaku kreditur tidak menetapkan tagihan per bulan. Namun, menyesuaikan pendapatan pelaku UMKM sebagai debitur.

"Misalnya, usaha pertanian. Skema tagihan mereka jangan dibuat per bulan. Perlu dilakukan reformulasi, seperti pembayaran setelah panen. Ini bisa dilakukan dengan jaminan dari lahan yang dimiliki," ujar Arif dalam diskusi virtual, Jumat (30/10).

Baca juga: Survei BPS: Mayoritas Pendapatan UMKM Anjlok Akibat Pandemi

Konsep fleksibilitas pun bisa diterapkan dalam ruang gerak pelaku UMKM. Dia menilai peran UMKM dalam rantai pasokan cenderung terbatas, sehingga sulit untuk berkembang.

"Dengan potensi sektoral yang sangat besar, UMKM semestinya memiliki daya saing yang baik. Sehingga menjadi salah satu bagian dari mata rantai global yang signifikan," imbuh Arif.

Upaya tersebut bisa diwujudkan dengan memperluas pasar UMKM ke jaringan ritel. Namun, dia tidak menampik bahwa pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dan pengawasan untuk menjaga kualitas produk.(OL-11)