RI Pimpin Pengembangan Syariah Global

INDONESIA berpotensi menjadi pemimpin dalam pengembangan pasar keuangan syariah global.

Hal itu terkait dengan posisi Indonesia yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan semakin besarnya dukungan yang diberikan berbagai pihak guna pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pembiayaan pemerintah, swasta, serta alternatif keuangan sosial menjadi tumpuan pergerakan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan yang impulsif.

Sementara itu, instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, dan sedekah turut menggerakkan aliran dana untuk terus bergulir secara produktif untuk perekonomian Indonesia.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis untuk mengembangkan keuangan syariah dengan melalui perumusan fatwa untuk menjaga ketaatan prinsip syariah, tetapi tetap progresif sesuai dengan dinamika ekonomi masyarakat.

"Peran ini menjadi salah satu faktor penentu pencapaian misi Indonesia menjadi pusat referensi perekonomian syariah global," ujar Perry dalam webinar di Jakarta,kemarin.

BI juga terus bersinergi dengan MUI termasuk dalam penetapan syariah terkait dengan kebijakan moneter syariah yang diimplementasikan. Fasilitas likuiditas berprinsip syariah satu di antaranya.

Keterlibatan BI dalam perumusan penetapan implementasi keuangan syariah berkaitan dengan platform digital dalam sistem pembayaran. Sinergi kuat antara BI, OJK, MUI, dan seluruh pemangku kepentingan berperan penting bertransformasi ekonomi dan keuangan syariah.

Berbagai inovasi produk keuangan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha syariah membutuhkan hubungan fatwa yang progresif demi kemaslahatan umat. Namun, itu tetap menjunjung tinggi kepatuhan prinsip syariah dalam pencapaian maqashid asy-syariah (tujuan syariah).

Industri halal

Indonesia saat ini dikenal sebagai kiblat dalam penetapan standar halal yang menjadi banyak rujukan banyak negara dalam proses penetapan kehalalan produk. Namun, hal itu belum diikuti perkembangan industri halal serta belum menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk halal terbesar di dunia.

"Padahal, potensi menjadi eksportir produk halal sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah tengah menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk menjadi negara yang kuat dalam industri halal dan menjadi eksportir negara halal di tingkat global," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Guna menyokong berhasilnya rencana tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah. Dua di antaranya pembangunan kawasan industri halal di beberapa tempat dan pembentukan direktorat khusus kehalalan di beberapa kementerian untuk memudahkan koordinasi dan penyerahan birokrasi perizinan.

Ma'ruf mengatakan Indonesia memiliki ekosistem yang lengkap dari peraturan perundang-undangan, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat guna mendukung terciptanya sistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat. (Che/Des/E-1)