PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan percepatan penyusunan peta jalan optimalisasi batu bara di dalam negeri. Peta jalan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Jokowi menilai Indonesia sudah terlalu lama menjadi pengekspor batu bara mentah. Hal itu tentu membawa kerugian karena negara tidak bisa menikmati nilai tambah dari batu bara yang dihasilkan.
“Saya ingin dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan industri turunan batu bara ini. Kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Saya kira memang harus segera diakhiri,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual tentang percepat an peningkatan nilai tambah batu bara dari Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
Jokowi menegaskan sektor batu bara harus bisa menghasilkan nilai tambah. Artinya, batu bara tidak dijual secara mentah, tetapi harus diolah menjadi produk-produk turunan sehingga punya harga yang jauh lebih tinggi.
“Kita harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah. Kita harus menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi,” tegas Presiden.
Karena itu, ia memerintahkan para menterinya segera mengembangkan berbagai industri turunan batu bara, dari industri peningkatan mutu, pembuatan
briket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara cair.
“Saya yakin, dengan mengembangkan industri turunan, komoditas akan memiliki nilai tambah berkali-kali lipat,” tegasnya.
Di rapat itu, Jokowi juga mendapatkan laporan bahwa pengembangan industri turunan batu bara masih terkendala urusan yang berkaitan dengan nilai keekonomian dan faktor teknologi.
“Saya kira ini bisa diatasi kalau perusahaan-perusahaan itu atau BUMN berpartner. Kita di tahun 2019 baru lima pemegang IUPK OP yang melakukan coal upgrading dan baru dua pemegang IUPK OP yang memproduksi briket batu bara,” katanya. (Pra/E-2)
