Menko Perekonomian Pastikan Pemerintah Perhatikan UMKM

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pandemi covid-19 telah memberikan tekanan yang besar bagi UMKM. Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan penjualan, pemutusan hubungan kerja karyawan dan kesulitan UMKM untuk membayar pinjaman.

Namun, pandemi covid-19 juga secara tidak langsung mengakibatkan perubahan perilaku konsumen yang sekarang cenderung melakukan transaksi secara online dan platform digital.

Baca juga: Berjuang Saat Pandemi, UMKM Butuh Pendampingan

"Dalam report on Indonesian e-commerce diproyeksikan peningkatan transaksi e-grocery hingga 400% pada 2020. Sedangkan penjualan online untuk produk kecantikan dan fesyen meningkat sebesar 80% dan 40% dibandingkan tahun lalu. Nah salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh UMKM adalah transformasi usaha melalui pemanfaatkan teknologi digital," ungkapnya dalam acara peresmian peluncuran program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM secara daring, Selasa (20/10).

Namun, lanjut Airlangga, peralihan pemanfaatan itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena banyak UMKM yang belum bisa melakukan transaksi secara optimal karena terkendala kualitas produk, kapasitas produksi dan literasi digital yang belum dikuasai.

Sementara itu, industri halal juga saat ini tengah mengalami peningkatan yang pesat dalam dua dasawarsa terakhir. "Namun, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya ekspor Indonesia terhadap produk-produk halal dan tentu ini harus diikuti dengan kemampuan produksi dalam negeri agar produk UMKM bisa masuk dalam pasar global," kata Airlangga.

Untuk mendukung penguatan UMKM, pemerintah memberikan keberpihakan dan perlindungan pemberdayaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan UU Cipta Kerja, usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi mendapatkan beberapa manfaat.

Antara lain kemudahan bagi usaha menengah yang bermitra pada UMK, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, prioritas produk dan jasa dalam pengadaan barang pemerintah, kemitraan UMK untuk fasilitas publik dan kemudahan untuk mendirikan koperasi yang berbasis syariah dan koperasi dapat didirikan dengan minimum 9 orang.

"Komitmen pemerintah juga diwujudkan dalam penyederhanaan percepatan proses perizinan, biaya sertifikasi halal kepada UMK yang dibiayai oleh pemerintah, dan juga tentunya produk-produk tertentu yang ditentukan juga oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," ujarnya.

Melalui UU Cipta Kerja yang merupakan arahan Presiden Jokowi ini juga berisi kemudahan penetapan kehalalan produk oleh MUI di provinsi dan MUI di Aceh yang ditentukan oleh sidang fatwa halal. Perluasan lembaga pemeriksa halal juga dilakukan dengan melibatkan ormas perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi di bawah kementerian agama atau yayasan Islam.

"Kami menyadari bahwa dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pihak swasta ini dapat mendorong UMKM berkembang secara baik. Untuk itu kami dapat melaporkan, sebagai upaya penanganan covid-19, kami mendorong program pelatihan digiaisasi pemasaran dan manajemen produk halal melalui kolaborasi antar stakeholder terakit seperti Kemenkop UKM, BPJPH, Kemenag dan empat platform digital yang berbasis syariah yaitu Linkaja syariah, Tokopedia salam, Blibli khasanah dan Bukalapak," tutur Airlangga.

Program ini, kata Airlangga, akan meningkatkan kapasitas dan produktifitas UMKM. Pelatihan dilaksanakan secara daring muali bulan Oktober sampai Desember. Untuk UMK yang menenuhi kualifikasi akan memeperoleh sertifikasi halal dan selama pascalatihan akan didorong mengakses layanan pendampingan di pusat layanan terpadu KUMKM di setiap daerah.

Program ini pun terbuka untuk publik dan ke depan diharapkan untuk diselenggarakan secara masif. Tahap pertama diutamakan untuk kelompok binaan K/L serta organisasi kelembagaan atau pemasyarakatan.

"Selamat bagi peserta pelatihan UMKM di seluruh Indonesia dan semoga program ini bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan serta ekskalasi kemampuan produk manajemen serta digital marketing," pungkasnya. (Des/A-1)