Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelebaran defisit pada tahun ini menjadi 6,34% atau Rp1.039,2 triliun memberikan dampak positif pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Hingga September, angka defisit APBN mencapai 4,16% atau Rp682,1 triliun.
“Meskipun dalam suasana covid-19, pemerintah tetap fokus pada berbagai hal dalam menjaga momentum pemulihan dan membangun fondasi Indonesia,” ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring, kemarin.
Sri Mulyani menyebutkan belanja negara yang hingga 31 September 2020 tumbuh 15,5% (yoy), yakni sebesar Rp1.841,1 triliun, tidak hanya untuk penanganan pandemi, tapi juga difokuskan demi pembangunan Indonesia.
Realisasi belanja sebesar 67,2% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yakni Rp2.739,2 triliun itu ditujukan bagi infrastruktur, bansos, pendidikan, kesehatan, dan subsidi.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara hingga 31 September 2020 sebesar Rp1.159 triliun atau 68,2% dari target Rp1.699,9 triliun.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 13,7% (yoy) jika dibandingkan dengan periode sama di 2019 yang sebesar Rp1.342,25 triliun atau tumbuh 2,25% dari September 2018. “Pendapatan masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayaran pajak mengalami tekanan,” ujarnya.
Pajak mobil
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani memaparkan pihaknya tidak sedang dalam posisi mempertimbangkan insentif pajak 0% bagi pembelian mobil.
Sri menegaskan insentif pajak kepada industri di tengah pandemi sejatinya perlu diberikan secara merata sehingga satu kebijakan bisa membantu banyak sektor industri sekaligus.
“Kami akan terus coba untuk berikan dukungan-dukungan kepada sektor industri keseluruhan melalui insentif-insentif yang kita sudah berikan,” tegasnya.
Terkait dukungan bagi pemerintah dalam memulihkan perekonomian, Bank Indonesia (BI) menyampaikan telah melakukan realisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema berbagi beban (burden sharing) sebesar Rp291,3 triliun per 13 Oktober 2020.
“Secara keseluruhan SKB I dan II, BI telah membeli SBN di pasar perdana Rp291,3 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Capital Market Summit And Expo 2020 secara daring, kemarin.
Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso memaparkan realisasi restrukturisasi kredit di perbankan sudah mencapai Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur. Perinciannya, dari UMKM yang telah tersalur Rp359,98 triliun kepada 5,82 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp544,31 triliun kepada 1,64 debitur. (E-1)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved