Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta menginformasikan kondisi ketahanan pangan nasional di tengah potensi hantaman krisis sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial saat ini. Informasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan optimisme di tengah masa pandemi covid-19.
“Di masa pandemi dengan potensi krisis di sejumlah sektor, perlu kejelasan ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka Forum Diskusi Denpasar Duabelas bertema Menakar ketahanan pangan di masa pandemi dan ancaman resesi, kemarin.
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (staf ahli Wakil Ketua MPR Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Lukmanul Hakim (staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan), Sugiyanta (Dekan Fakultas Pertanian, IPB), dan Charles Meikyansah (anggota Komisi IV DPR).
Selain itu, diskusi juga diikuti Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem, Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis) dan Khudori (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan) sebagai penanggap.
Lestari menyampaikan, dengan cukup tersedianya kebutuhan dasar masyarakat, setidaknya akan membangun optimisme di tengah wabah covid-19 yang terus merebak di Tanah Air.
Meski kondisi ketersediaan pangan cukup baik, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, faktanya saat ini masyarakat masih berhadapan dengan problem-problem dasar seperti kekurangan gizi dan stunting.
“Pemerintah mesti memperhatikan pemanfaatan produk-produk pangan yang berkualitas baik dan tepat. Ini untuk mengatasi problem-problem kekurangan gizi di tengah masyarakat,” tegas legislator Partai NasDem itu.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, kebutuhan pangan memang tidak bisa ditunda, dengan terjaminnya ketersediaan pangan bisa mewujudkan stabilitas di sebuah negara.
“Hingga Desember 2020, kebutuhan pangan dasar yang harus disiapkan pemerintah dalam kondisi aman,” tegasnya. (RO/E-2)
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved