Energi Bersih hingga Pelosok Negeri:Pemanfaatan Air di Tanah Papua

PEMERINTAH melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) memiliki tugas untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan agar antardaerah yang masuk dalam dua provinsi tersebut dapat terhubung atau tidak terisolasi, serta dapat menikmati energi seperti daerah lain di Indonesia.

Hingga 2019, Provinsi Papua masih mengalami kekurangan energi listrik dengan rasio elektrifikasi sebesar 94%. Daerah terpencil yang terletak di wilayah pegunungan merupakan daerah yang sangat kekurangan energi, salah satunya Kabupaten Pegunungan Bintang.

Di Distrik Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, saat ini memang telah tersedia Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 300 KW oleh Pemerintah Daerah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid PLTD oleh PT PLN (Persero) 300 kWp.

Namun, waktu operasional kedua pembangkit tersebut hanya 6 jam setiap harinya, disebabkan mahalnya biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk PLTD dan terbatasnya anggaran Pemkab. Itu artinya sejumlah rumah tangga di Distrik Oksibil tidak menikmati energi listrik 24 jam setiap harinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu langkah percepatan diversifikasi energi. Antara lain dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.

Salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia di Distrik Oksibil dengan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ialah tenaga air. Karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Desa Arinkop, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan masyarakat khususnya di Distrik Oksibil, dapat menikmati energi listrik sepanjang hari setelah pembangkit tersebut beroperasi. Total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH Oksibil mencapai Rp19,4 miliar, menggunakan APBN tahun anggaran 2020.

Proses pembangunannya bukan tanpa kendala, tantangan utama yang dihadapi ialah moda transportasi dari Kota Jayapura ke Oksibil yang tidak terjadwal, baik pesawat komersial atau sewa. Hal ini mengingat kondisi alam dan cuaca setempat yang tidak dapat diprediksi, mobilisasi material dan pekerjaan acapkali tertunda.

Namun semua cara ditempuh dan dilakukan demi mewujudkan tambahan pasokan energi di tanah Papua. Dalam pertemuannya dengan perusahaan industri bijih besi asal Australia Fortescue Metals Group (FMG), Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Indonesia memiliki potensi tenaga air yang besar.

Menurutnya, total potensi hydro power di Indonesia mencapai 94,35 GW (75 GW skala besar, 19,35 GW skala kecil). Sementara hingga Juli 2020, implementasinya baru mencapai 6 GW (8,1%). Artinya, masih ada kapasitas besar yang bisa dikembangkan secara optimal.

“Dengan pertumbuhan penduduk lebih dari 260 juta ­orang— sejalan dengan pertumbuhan industri dan kebutuhan akan listrik, pertumbuhan kapasitas dan aktivitas Indonesia di sektor pembangkit tenaga air— sektor ini memiliki peluang yang besar untuk berkembang,” jelasnya, Rabu (2/9) lalu.  

Energi terbarukan

Perusahaan FMG telah menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya pembangkit tenaga air (hydro power) dan industri hijau (green industry) di Tanah Air. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan pendiri Fortescue Metals Group Andrew Forrest di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (4/9).

Luhut mengatakan melalui akta kesepakatan itu, akan ada satgas gabungan untuk memfasilitasi, mempercepat, dan merealisasikan investasi FMG dalam pembangunan 60 GW pembangkit listrik tenaga air dan 25 GW energi terbarukan dari tenaga panas bumi di Tanah Air.

Rencananya, pembangunan energi terbarukan ini akan dilaksanakan di Kalimantan dan Papua. Sebagai informasi, kedua pulau ini memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar.

Papua dan Papua Barat memiliki total potensi tenaga air sebesar 22.989 MW. Antara lain terdiri dari 22.371 MW untuk PLTA di Provinsi Papua dan 618 untuk PLTM/MH di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, potensi tenaga air di Kalimantan sebesar 22.501 MW. Terdiri atas 16.844 MW untuk PLTA di Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur, serta 796 MW untuk PLTM/MH di wilayah yang sama. Adapun sisanya di Kalimatan Barat sebesar 4.737 MW untuk PLTA dan 124 MW untuk PTLM/MH. (Ifa/Ant/S2-25)