Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mendukung program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar memiliki daya saing global. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Mutu Produk IKM dibidang industri furnitur, pangan, garam beryodium, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) melalui unit satuan kerjanya Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang mulai 24 September- 7 Oktober 2020.
Kegiatan yang dilaksanakan secara online tersebut bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing SDM Industri di masa pandemi Covid-19 saat ini.
"Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kegiatan industri, baik di level kecil, menengah maupun besar. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan mutu produk industri. Penerapan standar menjadi elemen penting bagi industri untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standar sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kami siap membantu IKM dalam proses pengujian standar mutu serta sertifikasi produknya,” kata Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, Kamis (24/9).
Salah satu langkah strategisnya, jelas Doddy, yakni melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) IKM, dimana salah satunya melalui bimbingan teknis peningkatan mutu produk.
"Dengan Bimtek ini, peserta akan diberikan pemahaman terhadap penerapan sistem manajemen mutu, manajemen produksi, proses sertifikasi SNI, pengujian produk, dan digital marketing. Dengan penerapan sistem manajemen mutu, diharapkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan dapat terjaga. Melalui pengujian serta sertifikasi produk, maka akan dapat meningkatkan citra IKM serta meraih kepercayaan dari pelanggan.” lanjut Doddy.
Doddy berharap, untuk produk yang telah memiliki standar mutu dan sertifikasi dapat didorong dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasarannya.
"Penerapan teknologi digital dalam pemasaran produk, maka hal tersebut telah sejalan dengan program pemerintah dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” tandasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim, menyampaikan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan industri furnitur.
"Kontribusi industri furnitur terhadap PDB Industri Non Migas pada 2019 adalah sebesar 1,36% dan dari data BPS pada 2019 tercatat ada 1.114 unit usaha skala menengah besar dan dapat menyerap 143.119 orang tenaga kerja langsung” jelas Rochim.
Menurut Rochim, mencermati kondisi pasar dunia saat ini, Indonesia dengan competitive advantages yang dimiliki seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang memadai dan keberagaman desain, semestinya dapat menjadi salah satu pemain utama industri furnitur di dunia.
"Pemerintah terus berupaya untuk memberikan iklim usaha yang semakin kondusif dan mendorong perkembangan industri furnitur melalui kebijakan investasi, kebijakan untuk mendorong daya saing, kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, kebijakan untuk penerapan SNI bidang furnitur, serta telah dibangun Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal untuk meningkatkan penyediaan SDM yang terampil di bidang pengolahan kayu dan furnitur,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BBTPPI Semarang, Ali Murtopo Simbolon, menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing IKM di masa pandemi Covid-19 melalui program-program peningkatan mutu produk IKM.
“Bahwa BBTPPI selama ini telah konsisten membimbing IKM yang tersebar di Jawa Tengah, seperti IKM Garam di Pati, Rembang, danDemak, IKM Furnitur di Jepara, Solo, Blora, serta IKM Pangan diseluruh wilayah Jawa Tengah.Pada Bimtek ini, kami membimbing sejumlah 240 IKM. Diharapkan setelah mendapatkan pembimbingan ini, IKM tersebut mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memenuhi persyaratan mutu, serta menjadi pejuang-pejuang di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19.” jelas Ali.
Direktur IKM Pangan, Bahan dari Kayu dan Furnitur Kementerian Perindustrian, Sri Yunianti, dalam pemaparannya menyampaikan peluang dalam pemasaran produk IKM.
"Market dalam negeri masih sangat besar, sedangkan produk impor juga harus bisa disubtitusi oleh produk-produk kita. Untuk itu, Kemenperin akan memfasilitasi pemasarannya kedalam platform digital yang mendunia, seperti alibaba. Dalam hal ini, Kemenperin juga telah menyiapkan platform e-smart agar produk IKM bisa masuk kepasar online serta bekerjasama dengan marketplace dalam negeri, di antaranyaadalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.” papar Sri. (OL-13)
Industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 6,4% pada Triwulan III 2025. Namun, konsumsi susu nasional masih rendah dan ketergantungan impor bahan baku jadi tantangan utama.
PENGUATAN pendidikan vokasi merupakan strategi utama dalam membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi industri.
Guna mencetak SDM industri yang kompeten, salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenperin adalah penyelenggaraan Pelatihan Industrial-Based Curriculum (IBC).
Program ini merupakan peta jalan strategis untuk mengimplementasikan revolusi industri keempat di Indonesia.
Melalui PEN pemda, PT SMI berperan sebagai alat countercyclical pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan situasi ekonomi yang signifikan seperti pandemi covid-19.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved