Ekosistem Syariah Harus Teritegrasi

EKONOMI syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang. Sebab merujuk pada Global Islamic Finansial Report 2019, Indonesia berada di peringkat pertama dengan skor 81,93. Prestasi itu selayaknya menumbuhkan optimisme untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi hub keuangan syariah dunia. Bahkan, ekonomi syariah seharusnya bisa mengambil peran penting, terutama dalam mempercepat pemulihan ekonomi yang merosot akibat pandemi covid-19.

Namun, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berpendapat hal itu mengalami kendala karena masih tidak adanya sinergi sektor keuangan syariah dengan dengan produk-produk berbasis syariah di Indonesia.

Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri sudah berbasis religius, produk berbasis syariah pun sangat banyak. Produk itu, dari keuangan dan pasar modal syariah, wisata, makanan, kosmetik dan fesyen halal, masjid, haji umroh, pesantren lembaga zakat, maupun lainnya. Semua itu menjadi potensi luar biasa dengan demand pasar yang besar.

“Namun, produk-produk ini tidak diberdayakan dengan baik ekosistemnya. Maka bagai- mana kita menciptakan ekosistem syariah yang lengkap,” kata Wimboh, dalam webinar bertajuk ‘Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulih an Ekonomi Nasional (PEN)’, Kamis (17/9).

Menurut dia, ekosistem ekonomi syariah harus terintegrasi, yaitu nasabahnya dari segi permintaan, aktivitas ekonominya, supporting informasi, dan lembaga pendukung lainnya.

Sektor keuangan syariah tidak akan optimal memberikan kontribusi terhadap negara bila yang produk-produk mengelilingi sektor keuangan tidak berdayakan dengan baik. “Sehingga saya sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) punya tanggung jawab moral bagaimana ekosistem ini bisa tersusun dengan baik, yang mendukung optimalisasi hadirnya keuangan syariah,” kata Wimboh.

Selama ini sektor ekonomi syariah, menurut Wimboh, hanya berkutat membahas lembaga dan sumber daya manusia di bank syariah dan
nonbank syariah, pasar modal dan pasar modal syariah. “Tapi ekosistem syariahnya tidak pernah kita sentuh. Inilah waktunya kita sama-sama bagaimana bisa menjahit, menghadirkan semua ini (produk syariah) dalam ekosistem yang bisa mendukung sektor keuangan syariah,” tukas Wimboh.

Di sisi lain, Dirut Jamkrindo yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia Randi Anto, mengungkapkan penghargaan setinggi-tingginya terhadap upaya pemerintah atas kebijakan program PEN.

Ia mengutarakan PT Jamkrindo dan anak perusahannya, PT Jamkrindo Syariah, merupakan salah satu yang mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai untuk menjamin pembiayaan modal kerja dalam PEN. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan program ini dan menjembatani perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan yang berbasis syariah.” (Try/S1-25)