Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020 bakal terkontraksi lebih dalam dari yang diproyeksikan di kisaran minus 2,1% hingga 0%. Perkiraan itu dilandasi adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak Senin (14/9).
“Sekarang ini kita masih melihat skalanya, mungkin akan menurun. Kalau estimasi kita untuk triwulan III, sekitar 0,0% hingga minus 2,1%. Kalaupun kita melihat seperti yang terjadi pada Maret lalu, di mana terjadi PSBB drastis, penurunan bisa terjadi sampai sekitar 2%, kita perkirakan mungkin untuk lower end-nya menjadi lebih rendah dari 2,1%,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/9).
Ia menambahkan, secara pasti ihwal perkiraan pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2020 baru bisa dilakukan bendahara negara ketika PSBB yang saat ini berlaku kembali dilonggarkan. Meski besar kemungkinan akan tumbuh minus lebih dalam dari yang diproyeksikan, perempuan yang karib disapa Ani itu berharap tidak lebih buruk dari realisasi pertumbuhan triwulan II 2020 yang minus 5,32%.
Saat ini, pemerintah masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh di 2020 berada dalam kisaran minus 0,2% hingga 1,1%.
Baca juga : Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Positif di 2021
“Ada 8 provinsi yang masih bisa dikendalikan kasus covidnya. sehingga kita bisa mengikuti trajectory forecast kita yang secara bertahap terjadi pemulihan pada triwulan IV. Secara total, kisaran masih di 1,1% hingga minus 0,2%,” jelasnya.
DKI Jakarta, kata Ani, yang menyumbang kontribusi pada perekonomian nasional hingga 17% perlu menjadi perhatian. Sebab, dengan penerapan PSBB saat ini kegiatan perekonomian di Ibu Kota akan paling terdampak.
Dus, pemerintah berisap diri bila nantinya pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam batas bawah proyeksi yang dibuat, yakni di angka 0,2%.
“Kita harus mempersiapkan kita akan berada di lower end-nya. Untuk DKI, karena dia memberikan kontribusi hampir 17,72% dari PDB kita, dan pada triwulan II kemarin sudah cukup dalam kontraksinya, pada triwulan III ini saya harapkan tidak akan mengalami penurunan lebih dalam pada September ini,” pungkas Ani. (OL-7)
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved